.webp)
Sejumlah warga Kota Mataram mengeluhkan hasil pemeringkatan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Mereka mengaku kaget setelah mengetahui namanya masuk desil 9 bahkan 10, meski kondisi ekonomi masih pas-pasan.
Keluhan itu salah satunya disampaikan Fikri, warga Mataram. Ia mengaku tercatat dalam desil 10, padahal saat ini masih tinggal di rumah kontrakan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kaget kok bisa saya masuk desil 10. Padahal saya ngontrak rumah di sini, motor juga cuma satu, itupun motor butut. Kok bisa desil 10," kata Fikri, Rabu (26/8/2026).
Menurut Fikri, hasil pemeringkatan tersebut tidak mencerminkan kondisi ekonominya. Ia berharap data DTSEN dapat diperbarui agar sesuai dengan keadaan masyarakat sebenarnya.
"Kalau saya punya 2 mobil, 10 motor, rumah di BTN, gaji dua digit, nah itu cocok jadi desil 10. Kenyataannya motor butut cuma satu, rumah masih ngontrak. Semoga datanya bisa segera diperbaiki, soalnya ngawur banget ini," ungkapnya.
Keluhan serupa disampaikan Nabila yang juga tercatat dalam desil 10. Ia mengaku masih tinggal di kos bersama suami dan baru memiliki satu sepeda motor. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka mengandalkan penghasilan suami.
"Kami masih tinggal di kos, motor cuma satu. Penghasilan suami UMK di sini. Kami sederhana lah, tapi kok bisa masuk desil 10," ujarnya tertawa.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram Muhammad Reza Nugraha menjelaskan bahwa penentuan desil dilakukan secara sistematis menggunakan metode proxy mean test. Metode tersebut mengolah sekitar 40-41 variabel untuk menentukan tingkat kesejahteraan rumah tangga.
"Desil itu perhitungan tingkat kesejahteraan dari desil 1-10. Penentunya menggunakan proxy mean test dari 40-41 variabel yang diukur. Jadi yang melakukan perumusan itu by system, bukan melihat si A atau si B secara personal, tapi dari variabel-variabel yang ada di keluarga," katanya, saat dikonfirmasi, Rabu.
Reza menjelaskan, bahwa variabel tersebut tidak hanya berasal dari pendataan langsung, melainkan di integrasikan dengan data sekunder dari berbagai lembaga lainnya, seperti data daya listrik dari PLN.
"Peringkat itu kadang bisa masuk di peringkat berapa sekarang, besok bisa turun atau naik. Itu pasti tergantung tingkat kesejahteraan," ujarnya.
Reza mengimbau masyarakat yang merasa hasil pemeringkatan desil tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya untuk mengajukan sanggahan atau pembaruan data melalui jalur resmi. Masyarakat dapat menyampaikan pengajuan melalui kelurahan, agen perlindungan sosial (perlinsos), maupun aplikasi mandiri.
"Pemutakhiran data itu dilakukan bertahap. Secara periodik setiap tiga bulan sekali akan keluar versi terbaru DTSEN untuk perankingan ulang. Jadi kalau masyarakat melakukan sanggahan, pembaharuannya akan terlihat di periode berikutnya," pungkasnya.
(nor/nor)
