.webp)
Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bakal mengaudit pengelolaan dana hibah senilai Rp 10 miliar yang diberikan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov). Dana tersebut bersumber dari APBD 2025. Audit akan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan, penggunaan anggaran hingga laporan pertanggungjawaban (LPJ).
Inspektur Inspektorat NTB Budi Herman menegaskan langkah audit ini merupakan bagian dari fungsi rutin pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap penggunaan uang daerah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya belum lapor ke pimpinan, tetapi kalau pun itu memang mintanya masyarakat, saya akan siap untuk melakukan audit. Bukan rencana lagi, memang arah kita ke sana," kata Budi, Selasa (18/8/2026).
Budi menjelaskan pihaknya tidak perlu menunggu adanya aduan masyarakat untuk melakukan audit. Namun, pemeriksaan tersebut baru diproses sekarang karena Inspektorat sebelumnya fokus menyelesaikan agenda pengawasan yang lebih prioritas.
"Kan kemarin itu masih banyak kerjaan kami yang lain yang lebih prioritas gitu kan, pasti larinya ke sana semua. Kan setiap penggunaan APBD," terangnya.
Meski memastikan audit bakal berjalan, Budi menyebut, prosesnya belum masuk ke tahap pemeriksaan fisik maupun dokumen. Inspektorat saat ini tengah menyiapkan pembentukan tim dan melengkapi mekanisme administrasi sebelum menggelar pertemuan resmi dengan pengurus KONI NTB.
"Belum. Nanti itu kan di tahap awal kan di entry meeting nanti kami kasih tahu ya," ujarnya.
Budi mengatakan, pemeriksaan nantinya mencakup seluruh rantai pengelolaan dana, mulai dari perencanaan program, realisasi kegiatan di lapangan, hingga kesesuaian belanja anggaran dengan peruntukannya. Pihaknya pun belum bisa menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran atau indikasi kerugian daerah.
"Kalau kami ya murni untuk mengetahui di LPJ ada apa enggak anggaran itu, sesuai peruntukannya," tegas Budi.
Budi membantah spekulasi yang menyebut audit ini dipicu oleh rentetan masalah dan kericuhan pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB 2026. Ia menegaskan, fokus utama pengawasan murni pada akuntabilitas penggunaan hibah APBD 2025.
"Kan itu untuk pelaksanaan Porprov kemarin, berarti auditnya dia. Semuanya lah dari perencanaan sampai penggunaan," ungkapnya.
Selain itu, Budi juga menepis tudingan bahwa pemeriksaan ini bernuansa politis menjelang Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI NTB untuk pemilihan ketua baru.
"Itu kan sudut pandang teman-teman sendiri yang melihat riskan. Kalau kami nggak ada tuh," selorohnya.
Hingga saat ini, Inspektorat NTB mengaku belum menerima dokumen LPJ dari pengurus KONI NTB. Dokumen tersebut nantinya akan menjadi bahan kajian utama begitu tim audit resmi diterjunkan.
"Ini kan kami step by step, langkah demi langkah," pungkas Budi.
