.webp)
Pemerintah Provinsi Nusa Nenggara Barat (Pemprov NTB) menyiapkan anggaran Rp 70 miliar untuk mendukung penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII 2028 yang akan digelar bersama Nusa Tenggara Timur (NTT). Dana tersebut akan dialokasikan secara bertahap mulai APBD Perubahan 2026 hingga APBD Murni 2027.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Nursalim, mengungkapkan rencana penganggaran ini sudah masuk dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang diajukan ke DPRD NTB.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Anggaran untuk PON 2028 akan kami siapkan kembali di APBD Tahun 2028," ujar Nursalim, Kamis (30/7/2026).
Nursalim membeberkan alokasi terbesar disiapkan melalui APBD Murni 2027 sebesar Rp 60 miliar. Sementara itu, APBD Perubahan 2026 akan mengawali pendanaan dengan alokasi Rp 10 miliar.
Kendati demikian, angka ini masih berada di bawah perkiraan total kebutuhan daerah yang diproyeksikan mencapai Rp 100 miliar.
"Hitungan kami, masih kurang sekitar Rp 30 miliar untuk pembiayaan dana PON 2028," ungkapnya.
Untuk menutupi sisa kekurangan anggaran operasional tersebut, Nursalim berujar, Pemprov NTB menggantungkan harapan pada pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang saat ini tertunda dengan nilai mencapai Rp 616 miliar.
"Mudah-mudahan nanti dengan masuknya uangnya itu (DBH) bisa masuk lagi kan," tutur Nursalim.
Tak hanya kebutuhan penyelenggaraan lokal, Pemprov NTB juga mengajukan usulan dana jumbo sebesar Rp 700 miliar ke pemerintah pusat. Anggaran ini rencananya akan difokuskan untuk merenovasi dan merevitalisasi fasilitas olahraga atau venue yang sudah ada.
Salah satu lokasi utama yang disasar adalah Kompleks GOR 17 Desember di Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Demi menambal kebutuhan revitalisasi sarana tersebut, NTB berharap mendapatkan persentase Transfer ke Daerah (TKD) 2027 yang lebih tinggi dari Kementerian Keuangan.
Kemenkeu sendiri mencatat total TKD 2027 mencapai Rp 90 triliun untuk seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. Mengenai total riil anggaran yang dibutuhkan secara keseluruhan, pihak BKAD masih menunggu perhitungan teknis dari KONI NTB.
"Tapi, karena kita sudah ditunjuk sebagai tuan rumah, maka kami berkewajiban menyiapkan dana hibah PON 2028 kepada KONI," pungkas Nursalim.
