.webp)
Ratusan siswa SMAN 1 Gunungsari, Lombok Barat, terpaksa belajar di luar ruang kelas setelah ruang belajar disegel karena kondisinya nyaris roboh. Para siswa kini menjalani kegiatan belajar mengajar di lokasi darurat, mulai dari lobi sekolah, kantin, musala, gudang, hingga laboratorium.
Pantauan detikBali di SMAN 1 Gunungsari, Senin (27/7/2026), enam ruang kelas dipasangi garis polisi dan tidak lagi digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Kondisi itu memaksa pihak sekolah mengatur ulang tempat belajar ratusan siswa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepala SMAN 1 Gunungsari, Musyrifin, mengatakan penyegelan dilakukan setelah hasil pemeriksaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB merekomendasikan agar ruang kelas tersebut dikosongkan demi alasan keselamatan.
"Kalau dari hasil pemeriksaan PUPR Provinsi, kami disarankan untuk sterilkan ruang kelas. Tapi sejak awal kami sudah kekurangan empat kelas. Makanya kalau dihitung, sekitar 360 siswa yang terdampak," ujarnya di lokasi.
Musyrifin menjelaskan, bangunan yang disegel memiliki konstruksi yang dinilai tidak ideal. Atap bangunan menggunakan beton, sedangkan penyangganya berbahan kayu, sehingga dikhawatirkan membahayakan apabila tetap digunakan.
"Karena atapnya ini beton, sedangkan penopangnya kayu. Secara keseluruhan, ruang kelas yang sama dengan konstruksinya dengan yang disegel itu lebih dari 20 ruangan," katanya.
Musyrifin berharap pemerintah segera melakukan perbaikan agar proses belajar mengajar dapat kembali berjalan normal. Menurutnya, belajar di ruang darurat membuat siswa tidak nyaman.
"Kami dari sekolah berharap agar segera ini diperbaiki, karena beda belajar di ruangan dengan di tempat darurat seperti ini. Siswa banyak ngeluh panas, kemudian di kantin berdebu," tandasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Lombok Barat, Fauzi, mengatakan pihaknya telah mengirim surat kepada Komisi X DPR RI agar kondisi SMAN 1 Gunungsari mendapat perhatian dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
"Kami sudah buat surat ke komisi 10 terkait kondisi sekolah ini supaya bisa disampaikan ke Kementerian," kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Fauzi menyebut kepastian anggaran perbaikan diperkirakan akan diketahui pada Agustus mendatang melalui program revitalisasi sekolah.
"Agustus ini nanti sudah ada kepastian berapa anggaran yang diberikan Kementerian kepada SMAN 1 Gunungsari melalui anggaran revitalisasi sekolah," tandasnya.
Sebelumnya, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Kawasan Permukiman (PUPRKP) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyegel enam ruang kelas di SMAN 1 Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat. Penyegelan dilakukan karena kondisi bangunan dinilai tidak lagi layak digunakan dan berpotensi ambruk sehingga membahayakan keselamatan siswa dan guru.
Kepala Dinas PUPRKP NTB, Lalu Kusuma Wijaya, mengatakan langkah tersebut merupakan upaya mitigasi untuk mencegah terulangnya insiden ambruknya bangunan sekolah, seperti yang sebelumnya terjadi di SMAN 7 Mataram dan SMAN 1 Lingsar Lombok Barat beberapa waktu lalu.
"Kami proteksi dini untuk mengantisipasi, jangan sampai digunakan dan tiba-tiba ambruk. Habis itu mencederai dan membuat ada korban," kata Wijaya di Lombok Tengah, Senin (27/7/2026).
Meski sejumlah ruangan disegel, Wijaya memastikan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) siswa SMAN 1 Gunungsari tetap berjalan. Pemerintah NTB telah menyiapkan tenda darurat dan memanfaatkan ruangan lain yang dinilai aman untuk sementara waktu.
"Ya, bisa pakai tenda, bisa pakai ruang apa gitu lah sementara. Memang prihatin sih," ujarnya.
Wijaya mengungkapkan temuan enam kelas tak layak di SMAN 1 Gunungsari merupakan hasil pengecekan tim di lapangan. Rata-rata bangunan sekolah yang sudah berumur dua dekade mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan struktural sehingga berbahaya untuk digunakan.
"Saya tidak merekomendasikan untuk digunakan, nanti ambruk. Tidak ada korban saja kami kaget, apalagi ada korban," tegasnya.
Wijaya mengatakan keterbatasan personel untuk mengecek seluruh sekolah di NTB satu per satu, Dinas PUPRKP meminta pihak sekolah yang bangunannya sudah tua untuk melakukan asesmen mandiri secara visual.
"Kami minta cek kondisi fisik bangunan tua, terutama jika ada gejala lendutan atau retakan. Jika ditemukan potensi bahaya, pihak sekolah wajib melapor ke Dinas PUPRKP," ujarnya.
Setelah dilaporkan, Wijaya berujar, tim penilai Dinas PUPRKP akan diturunkan ke lokasi untuk memastikan kelaikan fisik bangunan setelah mendapat laporan awal.
"Jadi kami coba untuk asesmen dulu. Sekolah-sekolahnya kami minta melakukan asesmen sendiri, melihat secara visual sendiri. Kalau ada kejadian-kejadian lendutan, apa kayak gitu kan, nah mungkin itu perlu diwaspadai," pungkasnya.
(hsa/hsa)
