.webp)
Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menggelontorkan anggaran sebesar Rp1,75 miliar untuk memperbaiki kerusakan atap gedung SMAN 7 Mataram yang roboh beberapa waktu lalu. Peristiwa itu juga menyebabkan sedikitnya lima siswa mengalami luka-luka.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Lalu Hardian Irfani, memastikan penandatanganan kontrak pengerjaan proyek perbaikan atap SMAN 7 Mataram telah dilakukan antara Kemendikdasmen dan pihak sekolah.
Dia menjelaskan, dana tersebut akan ditransfer langsung ke rekening sekolah agar pengelolaan dan proses perbaikan sarana prasarana yang terdampak reruntuhan bisa segera dilakukan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Alhamdulillah sudah tanda tangan kontrak. Pemerintah Pusat memutuskan memberikan Rp 1,75 miliar untuk memperbaiki atap SMAN 7 Mataram yang roboh waktu lalu," ujar Lalu Ari saat ditemui di Mataram, Jumat (19/6/2026).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) asal Lombok Tengah dari Partai Kebangkitan Bangsa itu mengatakan, besaran anggaran disetujui berdasarkan hitung-hitungan serta draf pengajuan awal dari pihak sekolah.
Meski begitu, ia tidak menutup kemungkinan adanya tambahan anggaran apabila dibutuhkan di kemudian hari.
"Nanti kalau misalnya masih kurang, Insya Allah tahun depan kita akan perbaiki lagi. Saya sudah turun langsung ke lokasi dan melihat memang sekolah tersebut butuh perhatian serius. Tidak hanya atap, tapi bangunan-bangunan lain juga perlu perbaikan," tambahnya.
Selain SMAN 7 Mataram, Lalu Ari juga menyampaikan bahwa DPR tengah mengupayakan bantuan serupa untuk SMAN 1 Lingsar yang juga mengalami kejadian serupa.
"Ini sedang kami usulkan, mudah-mudahan dalam waktu satu minggu ke depan bantuan dari pusat sudah bisa terealisasi," jelasnya.
Menanggapi banyaknya gedung sekolah baru yang tersangkut masalah hukum, Lalu Ari mengingatkan Pemerintah Provinsi dan daerah agar bergerak cepat menyelesaikan sengketa yang ada.
Ia meminta seluruh pihak terkait, termasuk Forkopimda, tidak membiarkan persoalan hukum berlarut hingga mengganggu proses belajar-mengajar.
"Apabila terjadi pelanggaran hukum, mohon segera diselesaikan. Jangan sampai aset atau bangunan tersebut terbengkalai, sehingga mengganggu proses belajar-mengajar bagi siswa-siswi kita," tegasnya.
Ketua DPW PKB NTB itu juga mengimbau pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi untuk aktif mendata sekolah yang membutuhkan revitalisasi segera.
Ia menegaskan Komisi X DPR RI siap mengawal setiap usulan anggaran yang diajukan ke Kemendikdasmen demi peningkatan infrastruktur pendidikan.
"Anggarannya masih cukup tersedia. Silakan melalui dinas terkait diusulkan ke Kementerian. Kami di Komisi X siap mengawal itu untuk kita bawa ke daerah," pungkasnya.
