.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) menerjunkan 80 petugas Tim Reaksi Cepat (TRC) Infrastruktur untuk memastikan akses jalan publik tetap dalam kondisi layak di Pulau Lombok dan Sumbawa.
Peluncuran tersebut berlangsung di Kantor Balai Pemeliharaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman (PUPRPKP) Mataram, Selasa (21/7/2026).
Iqbal mengungkapkan selama bertahun-tahun Pemprov NTB tidak pernah mengalokasikan anggaran pemeliharaan jalan. Padahal, panjang jalan provinsi hampir 1.500 kilometer (km) yang terbagi atas jalan di Pulau Sumbawa sepanjang 1.000 km dan di Pulau Lombok 500 km.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Selama ini kita tidak punya anggaran, SDM, dan peralatan yang memadai. Jangankan memadai, punya peralatan saja tidak. Mobil Kabalai sudah tidak layak, alat berat tidak ada. Di Sumbawa alat berat kita rusak di bengkel dan tidak bisa ditebus, di Lombok kita tidak punya. Baru tahun lalu kita beli satu," ujar Iqbal di Mataram, Selasa (21/7/2026).
Melihat keterbatasan fiskal daerah, Iqbal memutar otak untuk melakukan perbaikan tanpa mengandalkan APBD. Dia telah mendatangi berbagai kementerian dan berhasil mengamankan belasan alat berat siap pakai untuk perbaikan jalan di Bumi Gora.
"Kita sudah cari bantuan ke sana-sini, minta hibah ke Kementerian PUPR, Kemsos, hingga Kementerian Pertanian. Dan hari ini kita punya 15 alat berat senilai Rp 25 sampai Rp 30 miliar. Semuanya tanpa APBD satu rupiah pun," tegasnya.
Iqbal menjelaskan TRC ini yang diterjunkan telah dilengkapi seragam dan peralatan tim balai jalan yang sudah ada. Untuk operasional hingga akhir tahun, pemprov menyuntikkan dana tambahan sebesar Rp 3 miliar yang dialihkan dari pergeseran anggaran.
"Dana Rp 3 miliar ini khusus untuk sisa setengah tahun ke depan. Biasanya jumlah itu untuk satu tahun," tambahnya.
Dengan 80 TRC yang diterjunkan, seluruhnya dinstruksikan untuk langsung bekerja mulai Rabu (22/7/2026). Ia mendesak para Kepala Balai (Kabalai) Jalan di daerah untuk tidak main-main dalam mengeksekusi perintah.
"Besok 24 jam dari sekarang sudah mulai jalan. Kalau besok Kabalai Jalan Sumbawa tidak berada di lokasi, langsung muat saja di media kalau Kabalai Jalan Sumbawa tidak melaksanakan tugas," cetus Iqbal.
Pemprov NTB, Iqbal berujar, telah membuka kanal pengaduan sementara melalui aplikasi Siaga BNPB hingga pesan langsung ke akun media sosial resmi Gubernur NTB (Instagram dan TikTok) sebelum aplikasi khusus TRC diluncurkan. Kanal pengaduan ini bagi masyarakat yang mengeluhkan kondisi jalan rusak di NTB.
"Dalam 24 jam sejak pengaduan diterima, TRC wajib sudah berada di lokasi untuk melakukan verifikasi untuk memastikan apakah itu jalan provinsi dan tindakan cepat apa yang harus diambil. Mohon warga juga sabar, ini baru mulai," imbaunya.
Ke depan, pemeliharaan jalan akan dikelompokkan dalam tiga klaster: pemeliharaan ringan oleh TRC, peningkatan jalan oleh Bina Marga, serta dukungan anggaran luar daerah melalui Inpres Jalan Daerah (IJD) dan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.
Sementara, Kepala Dinas PUPRPKP NTB Lalu Kusuma Wijaya menjelaskan, pekerjaan TRC mencakup perbaikan aspal, pembersihan drainase, penanganan cekungan jalan, serta pembersihan bahu jalan akibat dampak muatan berlebih.
"Saat ini sudah ada 20 titik di Lombok dan Sumbawa yang terverifikasi dan beberapa mulai dikerjakan," terang Kusuma.
Beberapa titik prioritas pengerjaan di antaranya di ruas jalan di depan RSUD Sumbawa, wilayah selatan Lombok (Lancing dan Sekotong), Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Moyo Hilir, Tambora, Wera dan Ruas Kediri-Kuripan Lombok Barat.
"Jadi 20 titik ini prioritas ya. Pak Gubernur juga memerintahkan untuk segera memperbaiki jalan depan RSUD Sumbawa. Karena kondisinya cukup parah," ujar Wijaya.
Wijaya mengatakan dari 20 titik yang tercatat terdapat jalan rusak di pulau Lombok dan Sumbawa, membutuhkan anggaran belasan miliar untuk perbaikan total.
"Sekitar mungkin belasan miliar untuk kita perbaiki total," tandasnya.
(hsa/iws)
