.webp)
Aliansi Masyarakat Adat Peduli Transparansi dan Keadilan Inklusif Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar aksi di Mapolda NTT dan DPRD NTT, Kamis (16/7/2026). Mereka memprotes hasil seleksi Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) Pengiriman Daerah (Panda) NTT Tahun Anggaran 2026 yang dinilai tidak berpihak kepada putra-putri daerah.
Massa menilai enam kuota Taruna Akpol untuk NTT didominasi peserta yang dianggap bukan berasal dari daerah tersebut. Mereka juga mendesak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengevaluasi hasil seleksi.
"Kami datang karena DPRD tidak pernah sensitif untuk taruna-taruni yang sudah tiga kali seperti ini. Anak-anak NTT yang telah diberi afirmatif ditiadakan oleh anak-anak pejabat," ujar salah satu massa aksi, Sarah Leri Mboeik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sarah menilai selama tiga tahun terakhir rekrutmen Taruna Akpol Panda NTT didominasi anak pejabat maupun peserta dari luar daerah. Menurutnya, jalur afirmasi yang seharusnya diprioritaskan bagi putra daerah justru dimanfaatkan melalui perpindahan administrasi kependudukan.
Ia meminta kuota afirmasi diisi 100 persen putra-putri NTT, dengan alokasi 30 persen bagi calon taruni. Menurutnya, kebutuhan polisi wanita di NTT masih tinggi seiring banyaknya kasus kekerasan berbasis gender.
Senada, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kupang Djemi Amnifu menilai proses seleksi belum transparan. Ia meminta DPRD NTT memanggil Polda NTT untuk menjelaskan mekanisme rekrutmen Taruna Akpol.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua Komisi I DPRD NTT Julius Uly menyatakan aspirasi massa menjadi perhatian DPRD. Menurutnya, DPRD telah mengagendakan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Polda NTT untuk membahas persoalan tersebut.
Anggota DPRD NTT Ana Waha Kolin juga mengusulkan agar rekrutmen Taruna Akpol di NTT memasukkan unsur kearifan lokal, termasuk kemampuan berbahasa daerah, sebagai bagian dari afirmasi bagi putra-putri NTT. Selain itu, komunikasi antara Polda, pemerintah daerah, dan DPRD dinilai perlu dilakukan sejak awal proses rekrutmen.
Sementara itu, Polda NTT menegaskan seluruh enam calon Taruna Akpol Panda NTT Tahun Anggaran 2026 telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi, termasuk ketentuan domisili sesuai pengumuman penerimaan Taruna/Taruni Akpol.
Kabid Humas Polda NTT Kombes Henry Novika Chandra mengatakan seluruh tahapan seleksi dilaksanakan berdasarkan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis) serta diawasi pengawas internal maupun eksternal.
"Kami menghormati perhatian dan masukan masyarakat terhadap proses rekrutmen Polri. Sebagai bentuk transparansi, kami menyampaikan fakta-fakta administrasi berdasarkan hasil verifikasi Panitia Daerah bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)," ujar Henry.
Menurut Henry, hasil verifikasi menunjukkan keenam calon telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan masa domisili sesuai ketentuan. Verifikasi dilakukan bersama Disdukcapil untuk memastikan tidak ada manipulasi data maupun perpindahan domisili yang bertentangan dengan regulasi.
Aksi massa berlangsung dari Mapolda NTT hingga berakhir di Gedung DPRD NTT.
