.webp)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun anggaran 2025 melonjak drastis hingga dua kali lipat. Angka sisa anggaran yang tak terserap itu meroket hingga 157,05 persen atau menembus angka Rp 431,01 miliar.
"Jumlah Silpa tahun anggaran 2025 mencapai Rp 431,01 miliar. Angka itu naik Rp 263,34 miliar atau 157,05 persen daripada Silpa 2024 yang sebesar Rp 167,67 miliar," ungkap Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, saat menyampaikan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 dalam Rapat Paripurna di DPRD NTB, Senin (22/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Iqbal blak-blakan, pembengkakan dana menganggur ini terjadi akibat sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendapat rapor merah. Banyak proyek dan program kerja di tahun 2025 yang gagal diselesaikan tepat waktu.
Akibatnya, Iqbal berujar, anggaran yang sudah dialokasikan justru membeku dan tidak bisa dicairkan hingga tahun anggaran berakhir.
"Peningkatan Silpa tersebut terjadi karena terdapat sejumlah program organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum dapat diselesaikan sesuai target waktu, sehingga anggaran tidak bisa dicairkan pada tahun berjalan," aku Iqbal.
Iqbal menyentil performa birokrasi NTB yang dinilai terlalu kaku dan terlena dengan formalitas administratif seperti mengejar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, tapi melupakan eksekusi riil di lapangan.
"Selama ini birokrasi kita masih terlalu fokus pada administrasi, belum sepenuhnya pada substansi. Kadang-kadang tujuan harus kalah karena alasan administratif," semprotnya.
Merespons meroketnya angka Silpa tersebut, Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda mendesak jajaran Pemprov NTB untuk segera melakukan perombakan total pola pikir di masing-masing OPD.
Isvie menegaskan tingginya dana yang tersisa ini menjadi bukti bahwa ASN tidak bisa lagi bekerja santai atau sekadar menggugurkan kewajiban SOP.
"APBD bukan hanya kumpulan angka. Di dalamnya ada kerja keras rakyat, harapan petani, nelayan, guru, tenaga kesehatan, hingga generasi muda NTB yang menunggu ruang tumbuh," tegas Isvie.
DPRD NTB pun meminta Pemprov segera menerapkan konsep entrepreneurial mindset excellence mainstreaming agar birokrasi lebih inovatif dan berani mengambil keputusan cepat.
"Kita tidak mau OPD salah urus anggaran yang berujung pada penumpukan SiLPA tidak terulang kembali," tandas Isvie.
