.webp)
Gas alam cair atau liquified petroleum gas (LPG) ukuran 3 kilogram (kg) di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), kembali langka. Mirisnya, kelangkaan ini diduga disebabkan karena dipakai dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG).
Tim Dinas Perdagangan (Disdag) Mataram turun melakukan pengecekan soal dugaan tersebut. Mereka diperintahkan ke lapangan oleh Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Mataram, Lalu Martawang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya minta dicek lebih detail agar peruntukannya tepat sasaran. Jangan sampai itu diambil oleh (orang) yang tidak berhak," kata Mertawang di kantornya, Selasa (12/5/2026).
"Ada indikasi informasi yang masuk di luar Kota Mataram, itu (gas melon) dipakai untuk pemenuhan kebutuhan dapur MBG. Saya minta supaya tim di lapangan melakukan pengecekan untuk memastikan," sambung Martawang.
Martawang menegaskan LPG 3 kg harus diprioritaskan untuk masyarakat setempat, khususnya kelompok masyarakat miskin. Gas subsidi pemerintah ini tidak boleh dinikmati oleh pihak yang memiliki kapasitas ekonomi lebih tinggi, termasuk program MBG.
"MBG ini kan posisinya sudah berada pada kapasitas ekonomi di atas. Jadi tidak boleh menggunakan LPG 3 kg," tegas Martawang.
Martawang menegaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram akan memberikan sanksi tegas jika ditemukan temuan di lapangan, bahkan tidak segan mengambil tindakan tegas. Meski demikian, belum ditemukan pelanggaran penggunaan gas subsidi untuk program MBG di Mataram.
"Pasti ada sanksi. Dan itu menjadi catatan khusus bagi satgas untuk mengambil langkah tegas ke depan," ungkap Mertawang.
Sementara itu, Kepala Bidang Bahan Pokok dan Penting (Bapokting) Disdag Mataram, Sri Wahyunida, menuturkan ada ketimpangan pendistribusian. Stok gas melon tersedia di pangkalan, tetapi gas tersebut sulit ditemukan di tingkat pengecer.
"Pemantauan kami, terdapat ketimpangan akses. Gas tersedia di pangkalan, tetapi terkadang sulit di tingkat pengecer atau rumah tangga," tutur Nida.
(hsa/hsa)
