.webp)
Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram memangkas anggaran bahan bakar minyak (BBM) untuk pejabat hingga 50 persen sebagai langkah efisiensi energi. Kebijakan ini menyasar belanja rutin, tanpa mengganggu layanan publik.
"BBM yang kami pangkas itu sudah kami lakukan perhitungan. Kami minta teman-teman di BKD untuk untuk melakukan pemetaan terhadap pengurangan penggunaan BBM, paling tidak 50 persen. BBM ini yang sifatnya rutin," kata Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, Muhamad Ramayoga, Senin (4/5/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia memastikan efisiensi ini tidak menyentuh sektor pelayanan masyarakat. Kendaraan operasional yang digunakan untuk layanan publik tetap berjalan normal.
"Semua OPD yang sifatnya pelayanan tidak kami potong. Yang kami potong 50 persen adalah yang belanja rutin. Misalkan mobil kadis, sekretaris, eselon III," sambungnya.
Meski melakukan pemangkasan besar-besaran, Ramayoga memastikan efisiensi BBM tak berdampak pada kendaraan pelayanan. Seperti pelayanan sampah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Mataram, pelayanan sampah sungai dan selokan di Dinas PUPR, pelayanan kesehatan di puskesmas dan masih banyak lagi.
"Misalnya pelayanan di Dukcapil, kan ada kendaraan roda dua yang digunakan untuk melayani masyarakat, itu tidak dipotong. Kalau di kelurahan-kelurahan motor lurahnya kami potong, tapi roda tiga (angkut sampah) dan lainnya tidak kami potong," tegasnya.
Ramayoga mengungkapkan anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) ASN Pemkot Mataram di tahun 2025 mencapai Rp 20 miliar. Namun di tahun ini anggaran BBM ASN Pemkot Mataram dipangkas hingga Rp 3-5 miliar dari anggaran Rp 20 miliar di tahun 2026.
"Totalnya Rp 20 miliar. Kalau diefisiensikan 50 persen, seharusnya kan jadi Rp 10 miliar, tapi karena sektor pelayanan tidak bisa kami potong, kemungkinan penghematannya sekitar Rp 3 miliar sampai Rp 5 miliar," tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, sejumlah pejabat Pemkot Mataram mulai serempak menunggang sepeda kayuh atau gowes saat berangkat ke kantor. Kebijakan naik sepeda ini bertujuan untuk mendukung efisiensi BBM.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, mengungkapkan kebijakan penggunaan sepeda oleh pejabat Pemkot Mataram telah disepakati bersama. Adapun kebijakan tersebut mulai diterapkan sejak awal April 2026.
"Silakan, mau pakai sepeda listrik (boleh), sepeda ontel boleh-boleh saja. Yang penting bisa efisiensi dan ramah lingkungan," kata Alwan sebelumnya.
(nor/nor)
