Anggota DPRD Lombok Barat, Munawir Haris, menyoroti tingginya belanja pegawai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat yang mencapai 34 persen pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Angka tersebut melebihi standar yang ditetapkan pemerintah pusat sebesar 30 persen.
Munawir menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakstabilan pada keuangan daerah jika tidak segera diantisipasi. Ia meminta Pemkab Lombok Barat untuk bekerja ekstra dalam menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar dapat menambal keuangan daerah akibat kebijakan tersebut.
"Kita dihadapkan pada situasi belanja pegawai 34 persen. Solusinya mau tidak mau PAD harus naik," ujar Munawir saat Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lombok Barat Tahun Anggaran 2025 di Ruang Sidang DPRD Lombok Barat, Kamis (2/4/2026).
Menurut Munawir, jika permasalahan tersebut tidak diimbangi dengan PAD yang mencukupi, maka akan ada skenario terburuk berupa pemangkasan atau merumahkan sebagian pegawai. Namun, dia mengingatkan Pemkab Lombok Barat agar tidak mengambil langkah tersebut.
"Orang sudah punya NIP, sudah bangga jadi ASN, tiba-tiba dirumahkan. Ini bukan sekadar angka, tapi menyangkut kehidupan orang," imbuh politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Simak Video "Video 2 Anggota DPRD NTB Ditahan Usai Jadi Tersangka Kasus Uang 'Siluman' Pokir"
(iws/iws)