.webp)
Anggota DPRD Lombok Barat, Munawir Haris, menyoroti tingginya belanja pegawai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat yang mencapai 34 persen pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Angka tersebut melebihi standar yang ditetapkan pemerintah pusat sebesar 30 persen.
Munawir menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakstabilan pada keuangan daerah jika tidak segera diantisipasi. Ia meminta Pemkab Lombok Barat untuk bekerja ekstra dalam menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar dapat menambal keuangan daerah akibat kebijakan tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita dihadapkan pada situasi belanja pegawai 34 persen. Solusinya mau tidak mau PAD harus naik," ujar Munawir saat Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lombok Barat Tahun Anggaran 2025 di Ruang Sidang DPRD Lombok Barat, Kamis (2/4/2026).
Menurut Munawir, jika permasalahan tersebut tidak diimbangi dengan PAD yang mencukupi, maka akan ada skenario terburuk berupa pemangkasan atau merumahkan sebagian pegawai. Namun, dia mengingatkan Pemkab Lombok Barat agar tidak mengambil langkah tersebut.
"Orang sudah punya NIP, sudah bangga jadi ASN, tiba-tiba dirumahkan. Ini bukan sekadar angka, tapi menyangkut kehidupan orang," imbuh politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Munawir mewanti-wanti agar persoalan ini tidak dianggap sepele. Pemerintah daerah, dia berujar, harus segera merumuskan langkah strategis supaya target penyesuaian belanja pegawai pada 2027 bisa tercapai tanpa menimbulkan gejolak sosial.
Di sisi lain, Munawir juga menyoroti pola belanja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai belum efisien. Ia meminta OPD untuk lebih berhemat, terutama dalam hal perjalanan dinas yang kerap menyerap anggaran besar.
"Kurangi perjalanan dinas yang tidak terlalu penting. Fokus saja pada program yang benar-benar berdampak," imbuh Munawir.
Wakil Bupati Lombok Barat, Nurul Adha, berjanji akan berupaya meningkatkan PAD untuk mengimbangi tingginya belanja pegawai tersebut. Akan tetapi, ia juga mengingatkan agar semua pihak bersiap dengan berbagai kemungkinan yang akan terjadi di tengah situasi keuangan saat ini.
Pemkab Lombok Barat, dia berujar, tengah berupaya mencari solusi terbaik agar penyesuaian belanja pegawai dapat dilakukan tanpa mengganggu pelayanan publik maupun kesejahteraan aparatur. "Kami tetap berupaya meningkatkan PAD, tapi juga harus siap dengan berbagai kemungkinan," ujar Nurul Adha.
(iws/iws)
