.webp)
Kekeringan di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), meluas ke enam kecamatan, terdiri atas 17 desa atau 63 dusun. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat merespons kebencanaan itu dengan menetapkan status tanggap darurat.
Wakil Bupati (Wabup) Lombok Barat, Nurul Adha, mengatakan Pemkab Lombok Barat kini bisa menggunakan Anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) untuk penanganan kekeringan setelah kenaikan status dari siaga menjadi tanggap darurat.
"Kami telah naikkan status dari siaga menjadi darurat bencana kekeringan karena ini kemarau berkepanjangan dan ekstrem," kata Adha, Rabu (9/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adha mengatakan anggaran BTT tahun ini cukup besar sehingga dapat dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana kekeringan. Menurutnya, penyediaan air bersih menjadi kebutuhan mendesak bagi warga di wilayah yang mulai kesulitan mendapatkan pasokan air.
"Anggaran BTT cukup besar sehingga bisa dimanfaatkan untuk penanggulangan yang masuk dalam bencana kekeringan. Sehingga masyarakat kita terbantu mendapatkan air bersih dan seterusnya," ujar Adha.
Adha meminta organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat penyaluran bantuan air bersih ke desa-desa terdampak. Dia juga meminta proses pengajuan bantuan dipermudah dan tidak harus melalui proposal. "Cukup surat permohonan dari desa warganya butuh air, anggarannya bisa dikeluarkan," tegasnya.
Menurut Adha, penanganan kekeringan tidak hanya menyasar kebutuhan air bersih masyarakat. Pemkab Lombok Barat juga harus memastikan kawasan pariwisata tetap mendapatkan pasokan air.
Sektor pariwisata, jelas Adha, memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat dan pendapatan daerah. Operasional hotel, destinasi wisata, serta usaha yang tumbuh di sekitarnya turut menggerakkan perekonomian.
"Apalagi kemudian tempat wisata. Bagaimanapun itu dampaknya kepada pertumbuhan ekonomi. Kita punya pajak dari hotel di lokasi, di destinasi wisata dan seterusnya," jelas Adha.
Adha menilai persoalan air bersih perlu diantisipasi agar tidak mengganggu aktivitas pariwisata di Lombok Barat. Menurutnya, gangguan terhadap sektor wisata juga dapat berdampak pada perputaran ekonomi masyarakat dan penerimaan daerah.
Kepala Bidang Darurat dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Barat, Toni Hidayat, mengatakan telah menyalurkan 873.300 liter air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan. Air tersebut disalurkan menggunakan sekitar 174 tangki.
"Kekeringan makin meluas dan permintaan air bersih dari warga sangat-sangat banyak sekali," kata Toni.
Berdasarkan perkiraan cuaca, terang Toni, puncak kekeringan diprediksi terjadi pada September hingga Oktober. Namun, kondisi tersebut berpotensi berlangsung lebih lama hingga November.
