detikBali

ASN Lombok Tengah Bakal WFH Setiap Jumat, Wabup: Tetap Kerja Bukan Libur

Terpopuler Koleksi Pilihan BaliNusra Awards 2026

ASN Lombok Tengah Bakal WFH Setiap Jumat, Wabup: Tetap Kerja Bukan Libur


Edi Suryansyah - detikBali

Wakil Bupati Lombok Tengah, Muhammad Nursiah saat ditemui detikBali saat ditemui di acara halal bi halal Karang Taruna Lombok Tengah pada Kamis (2/4/2026). Foto: (Edi Suryansyah/detikBali)
Foto: Wakil Bupati Lombok Tengah, Muhammad Nursiah saat ditemui detikBali saat ditemui di acara halal bi halal Karang Taruna Lombok Tengah pada Kamis (2/4/2026). Foto: (Edi Suryansyah/detikBali)
Lombok Tengah -

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), mulai menyusun skema penerapan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan ini merupakan tindak lanjut atas surat edaran dari pemerintah pusat terkait penyesuaian hari kerja.

Surat edaran (SE) bernomor 800.1.5/3349/SJ itu memuat sejumlah ketentuan terkait penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan ASN di lingkungan pemerintah daerah. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong transformasi budaya kerja yang lebih fleksibel, efektif, dan efisien.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami kan ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk melayani masyarakat. Dengan mengikuti dinamika dunia yang bersifat global, tentu selain kami segera masuk di bulan April ini, kami harus segera menyesuaikan jam kerja dan hari kerja," kata Wakil Bupati Lombok Tengah, Muhammad Nursiah kepada detikBali saat ditemui di acara halal bi halal Karang Taruna Lombok Tengah di hotel swiss-belcourt, pada Kamis (2/4/2026).

Ia menjelaskan, jumlah hari kerja ASN tetap lima hari seperti sebelumnya. Namun, pola kerja diubah dengan skema empat hari bekerja dari kantor atau work from office (WFO) dan satu hari bekerja dari rumah.

ADVERTISEMENT

"Nah sekarang itu kan Jumat khusus bekerja di rumah masing-masing," ujarnya.

Nursiah pun mendorong kepada seluruh ASN di Lombok Tengah untuk tetap menjaga kedisiplinan dan produktivitas pelayanan bagi masyarakat. Hanya saja, pihaknya masih melakukan identifikasi kepada sektor mana saja yang bisa dilakukan WFH dan tidak.

"Untuk mengidentifikasi kegiatan dan program dan pelayanan. Maka perlu dilakukan penentuan mekanisme WFH ini agar tidak mengganggu pelayanan publik," tegasnya.

Politikus Partai Golkar ini menyampaikan tidak semua sektor dapat menerapkan WFH, terutama layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Misalnya puskesmas, kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil), perizinan, serta sektor pendidikan.

"Misalnya kalau Puskesmas, Pendidikan, Dukcapil dan Perizinan yang perlu kami berikan khususan," tegasnya.

Ia menegaskan penerapan WFH tiap Jumat akan mulai diberlakukan pada bulan ini. Pihaknya juga mewacanakan akan melakukan evaluasi setiap bulan sebelum bahan perbaikan apakah efektif atau tidak.

"Ketika sudah mulai WFH ini akan tetap dievaluasi untuk mengetahui seperti apa perjalanannya. Yang jelas kami siap untuk tetap bekerja. Jumat itu bukan libur, tapi bekerja tapi di rumah," pungkasnya.




(nor/nor)










Hide Ads