.webp)
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menyerahkan surat atau radiogram Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, kepada Wakil Bupati Lombok Barat, Nurul Adha. Radiogram itu berisikan amanat agar Nurul Adha melaksanakan tugas-tugas Bupati Lombok Barat sementara seusai Lalu Ahmad Zaini (LAZ) menjadi tersangka korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Radiogram dari Menteri Dalam Negeri meminta Bu Wabup untuk melaksanakan tugas-tugas bupati dan menghindari kekosongan," ujar Iqbal saat menyerahkan radiogram Mendagri Tito Karnavian di kantornya, Rabu (22/7/2026) sore.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Iqbal dalam penyerahan itu menekankan pengisian posisi kepemimpinan di Lombok Barat sangat mendesak agar tidak terjadi kekosongan. Terlebih, Lombok Barat sedang memasuki fase krusial penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.
Mantan Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Turki tersebut meluruskan bahwa pendelegasian tugas ini tidak otomatis mengubah status Nurul Adha menjadi pelaksana tugas (plt) bupati. Secara administratif, statusnya tetap sebagai Wakil Bupati Lombok Barat yang menjalankan wewenang kepala daerah.
"Ini bukan plt karena untuk plt sesuai aturannya harus menunggu status terdakwa. Jadi ini untuk mengisi kekosongan saja supaya tidak ada kevakuman kepemimpinan," tegas Iqbal.
Nurul Adha, tutur Iqbal, memegang kewenangan penuh dalam mengawal operasional Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat. Namun, untuk keputusan atau kebijakan yang bersifat strategis, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB membuka ruang konsultasi seluas-luasnya.
"Yang paling penting sekarang penyusunan APBD dan operasional pemerintahan sehari-hari tetap berjalan. Pelayanan publik juga harus tetap menjadi prioritas," jelas Iqbal.
Sementara Nurul Adha mengaku mengaku takut menerima amanah untuk memimpin Lombok Barat seusai LAZ terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Senin (20/7/2026). Meski demikian, ia berkomitmen menjalankan tanggung jawab tersebut secara profesional.
"Sesungguhnya, saya takut dengan amanah ini ya. Artinya kami sudah bersama-sama dengan Pak Bupati, saya Wakil Bupati, menerima amanah melaksanakan tugas bupati, tetapi tetap sebutannya sebagai Wakil Bupati," ungkap Adha.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini membeberkan sejumlah agenda penting yang sudah menanti di meja kerja Bupati Lombok Barat. Agenda itu mulai dari penyelesaian APBD Perubahan 2026, penyusunan KUA-PPAS 2027 hingga pembahasan APBD murni 2027.
Nurul Adha juga berjanji akan memperbaiki pola komunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Barat pasca-dinamika penolakan LKPJ APBD 2025. Adha bakal mengagendakan rapat konsolidasi bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menjaga stabilitas birokrasi internal.
"Besok saya sudah membuat agenda bersama pj sekda dan asisten III. Kami mengumpulkan seluruh OPD untuk membangun semangat bersama-sama. Saya kira dengan kebersamaan ini kita bisa melalui badai ini untuk memperbaiki birokrasi," jelas Adha.
Fokus utama saat ini, Adha berujar, adalah memulihkan kembali krisis kepercayaan masyarakat terhadap Pemkab Lombok Barat seusai LAZ tertangkap KPK. Hal ini juga menjadi salah satu pesan dari Iqbal.
(iws/iws)
