Dewan Perwakilan Rakyat Daerah NTB mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Sebelum disahkan, DPRD NTB memberi catatan.
Anggota Badan Anggaran DPRD NTB Humaidi mengatakan rancangan APBD 2026 merupakan tindak lanjut dari kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) tahun anggaran 2026.
"Pembahasan APBD 2026 ini berlangsung secara marathon, Banggar DPRD NTB bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) mencapai beberapa kesepakatan," kata Politikus Golkar Lombok Tengah ini saat rapat paripurna di kantor Gubernur NTB, Jumat (28/11/2025).
Humaidi memaparkan bahwa pendapatan daerah NTB 2026 ditetapkan sebesar Rp 5,6 triliun. Jumlah ini turun Rp 849 miliar atau 13,09 persen dibandingkan APBD Perubahan 2025 sebesar Rp 6,4 triliun.
"Penurunan total pendapatan dipengaruhi oleh turunnya alokasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan antar daerah," kata Humaidi.
Pada sisi PAD, Pemerintah NTB menetapkan target sebesar Rp 3 triliun, meningkat Rp 233 miliar atau 8,31 persen dibandingkan APBD-P 2025 sebesar Rp 2,8 triliun. Peningkatan PAD tersebut didominasi oleh naiknya pajak daerah 10,77 persen, retribusi daerah 7,29 persen, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 6,22 persen.
"Tapi lain-lain PAD yang sah justru turun 25,38 persen, menunjukkan masih rendahnya kontribusi BUMD dan pendapatan lain yang tidak reguler," tegasnya.
Sebaliknya, Humaidi menyebut pada komponen pendapatan transfer pada rancangan APBD 2026 mencatat penurunan signifikan dengan target sebesar Rp 2,48 triliun menjadi Rp 1,01 triliun atau minus 29,01 persen dari APBD-P 2025 sebesar Rp 3,4 triliun.
"Penurunan tersebut utamanya disebabkan berkurangnya transfer pemerintah pusat sebesar 28,96 persen serta transfer antar daerah turun 64,37 persen. Ini membuat ruang fiskal daerah semakin tergantung pada kemampuan PAD sebagai sumber pendapatan utama tahun 2026," ujarnya.
Sementara itu, komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah turun drastis menjadi Rp 46 miliar dari Rp 182 miliar pada APBD-P 2025. "Ini menunjukkan ketergantungan pendapatan daerah pada sumber yang bersifat tidak reguler semakin terbatas," tegasnya Anggota Komisi I DPRD NTB itu.
Untuk belanja daerah ditetapkan sebesar Rp 5,7 triliun, turun Rp 745 miliar atau minus 11,47 persen dibandingkan APBD-P 2025 sebesar Rp 6,4 triliun.
"Penurunan ini menunjukkan adanya pengetatan fiskal yang harus direspons melalui pergeseran belanja pada sektor prioritas yang bersifat wajib dan menyentuh pelayanan publik," katanya.
Alokasi belanja operasi 2026 sebesar Rp 4,6 triliun, turun 8,63 persen. Penurunan terjadi pada seluruh komponen operasi, terutama pada belanja barang dan jasa minus 11,30 persen, belanja hibah minus 18,36 persen, dan belanja bunga minus 22,77 persen. Sementara belanja pegawai turun 5,33 persen dan belanja bantuan sosial turun 13,47 persen.
"Pemprov NTB perlu memastikan bahwa efisiensi tersebut tidak mengurangi layanan dasar pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan kebutuhan nol kemiskinan ekstrem," kritiknya.
Pada belanja modal, terjadi penurunan sangat signifikan sebesar Rp 414 miliar atau minus 70,48 persen, dari Rp 587 miliar di APBD-P 2025 menjadi hanya Rp 173 miliar pada rancangan APBD 2026.
Penurunan terbesar terjadi pada belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi minus 94,12 persen; gedung dan bangunan minus 78,06 persen; serta peralatan dan mesin minus 63,16 persen. Sementara hanya belanja modal tanah yang naik 27,98 persen.
"Kondisi ini menandakan bahwa ruang pembangunan infrastruktur fisik semakin terbatas, sehingga investasi modal harus sangat selektif pada kawasan berdaya ungkit ekonomi tinggi, seperti produksi pangan, nelayan, dan desa wisata," ujarnya.
Belanja Tidak Terduga (BTT) turun menjadi Rp 15 miliar dari Rp 16 miliar.
Sebaliknya, belanja transfer naik menjadi Rp 945 miliar dari Rp 838 miliar, didorong peningkatan belanja bantuan keuangan hingga 6.900 persen.
Berdasarkan rancangan yang diajukan pemerintah provinsi, pembiayaan netto ditetapkan sebesar Rp 6,87 miliar, turun sangat signifikan dibanding target APBD-P 2025 sebesar Rp 96,04 miliar.
Penerimaan pembiayaan ditargetkan Rp 234 miliar, meningkat Rp 66 miliar atau 39,56 persen dibanding APBD-P 2025 sebesar Rp 167 miliar. Seluruh penerimaan pembiayaan ini 100 persen bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.
Pengeluaran terbesar tetap dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp 122 miliar. "Sementara penyertaan modal daerah tidak dianggarkan pada tahun 2026, setelah pada APBD-P 2025 masih terdapat alokasi Rp 8 miliar," ujarnya.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan ucapan terima kasih kepada DPRD menjaga suasana objektif dan terbuka dalam pembahasan rancangan APBD 2026.
"APBD 2026 ini sebisa mungkin bisa inklusif dan berkelanjutan dirasakan manfaatnya. Postur anggaran belanja kita masih jauh dari ideal. Dan ini adalah pembahasan murni pertama Iqbal-Dinda," kata Iqbal.
Iqbal pun berkomitmen semua masukan Banggar atas APBD 2026 ini bisa memberikan manfaat pada layanan dasar seperti kemiskinan, kesehatan, dan lapangan kerja.
Simak Video "Video: Hamdan Kasim Jadi Tersangka Gratifikasi Uang 'Siluman' Pokir DPRD NTB"
(nor/nor)