.webp)
Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena membeberkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTT hingga Agustus 2025 sebesar Rp 2,8 triliun. Masih jauh dari target sebesar Rp 5,2 triliun, atau terealisasi sebesar 55,19 persen.
Hal itu disampaikan Melki, sapaan Melkiades, dalam Rapat Paripurna ke-39 pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 DPRD NTT di ruang sidang utama DPRD NTT, Senin (25/8/2025). Paripurna tersebut juga dihadiri Wakil Gubernur (Wagub) NTT Johni Asadoma
Rapat Paripurna dibuka langsung oleh Wakil Ketua II DPRD NTT, Petrus Brechmans Robby Tulus, ddidampingi oleh Ketua DPRD, Emelia Julia Nomleni, dan Wakil Ketua III, Kristien Samiyati Pati.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam rapat paripurna tersebut, Melki menyampaikan pengantar Nota Keuangan Perubahan APBD, sekaligus menyerahkan dokumen resmi kepada pimpinan dewan untuk dibahas lebih lanjut.
"Perubahan APBD ini bukan sekadar penyesuaian angka, melainkan ikhtiar kita bersama agar anggaran benar-benar hidup, bergerak, dan menjawab kebutuhan rakyat di tengah dinamika kita di NTT," jelas Melki.
Melki juga menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kerja sama yang baik kepada DPRD Provinsi NTT yang telah bekerja sama menyepakati Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2025 pada 15 Agustus 2025, sehingga kesepakatan itu menjadi landasan dalam penyusunan perubahan APBD.
Menurutnya, perubahan APBD 2025 disusun berdasarkan ketentuan Pasal 161 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diperjelas melalui Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
Selain itu, perubahan APBD juga mempertimbangkan tindak lanjut hasil audit BPK atas Laporan Keuangan 2024, serta kebutuhan mendesak yang bersifat mengikat.
Dalam paparannya, Melki menyampaikan gambaran umum realisasi APBD tahun anggaran 2025 sampai pada 22 Agustus 2025 ini menunjukkan pendapatan Rp 2,8 triliun. Jumlah tersebut baru mencakup 55,19 persen dari target Rp 5,21 triliun. Sementara, belanja daerah terserap 45,53 persen.
"Meski realisasi masih berproses, pemerintah terus mendayagunakan sumber daya agar sejalan dengan peningkatan pelayanan publik," katanya.
Melki menjelaskan belanja modal menyusut tajam hampir 15 persen, sementara dana tak terduga melonjak seperempatnya. "Hasil akhirnya defisit Rp 99,3 miliar yang ditutup lewat surplus pembiayaan. Sedangkan pembiayaan daerah ditopang penerimaan Rp 262,8 miliar dengan pengeluaran tetap Rp 163,4 miliar, Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) dipatok nol," jelas politikus Golkar itu.
Melki menegaskan perubahan APBD ini diarahkan untuk memperkuat fondasi pembangunan daerah sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal.
"Mari kita pastikan setiap rupiah dalam APBD benar-benar kembali pada rakyat. Dengan kebersamaan pemerintah, DPRD, dan seluruh masyarakat, saya yakin NTT akan melangkah lebih cepat menuju kesejahteraan yang berkeadilan," tegasnya.
Untuk diketahui, sidang tersebut diikuti oleh 40 anggota DPRD dari total 65 anggota. Sidang paripurna juga mengagendakan penyerahan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah NTT tahun anggaran 2025 dari Gubernur kepada Pimpinan DPRD NTT.
(hsa/hsa)
