.webp)
Ratusan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (CPPPK) tahap I di Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan demonstrasi, Senin (10/3/2025). Aksi unjuk rasa itu dilakukan akibat ditundanya pengangkatan mereka sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang semulanya pada Februari 2025 menjadi Maret 2026.
Mereka berdemonstrasi di depan kantor Bupati Dompu dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dompu. Massa CPPPK menilai kebijakan pemerintah ini merupakan sikap tidak konsisten dan semena-mena. Padahal, nasib mereka sudah bergantung pada jalur ASN yang sebelumnya mereka ikuti dalam proses seleksi yang ditentukan pemerintah.
Salah seorang CPPPK guru, Nurmala, menangis ketika menyampaikan aspirasinya di depan kantor Bupati Dompu. Nurmala yang sudah 20 tahun menjadi tenaga honorer guru pendidik itu awalnya sangat senang karena berhasil lolos menjadi calon ASN. Namun, kebahagiaannya itu harus pupus ketika mengetahui pengangkatan CPPPK sebagai ASN 2024 diundur pada Maret 2026 mendatang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya sudah 20 tahun menjadi honorer. Selama ini hanya mendapatkan gaji dari dana BOS saja. Pak Presiden Prabowo Subianto yang terhormat, tolong Pak jangan ditunda lagi SK pengangkatan kami," ucapnya sambil menangis.
Nurmala akan pensiun pada 2026. Dia tidak bisa menikmati hidup sebagai seorang ASN yang menjadi impiannya selama ini jika keputusan pemerintah dalam mengundur pengangkatan benar-benar diterapkan.
"Saya orang (honorer) yang tidak berada. Kasian Pak, apakah kami masih akan hidup dalam menunggu ini, atau mungkin saya akan meninggal hari ini," imbuh Nurmala.
Bupati Dompu, Bambang Firdaus, yang menemui massa CPPPK di depan kantornya mengaku prihatin dengan nasib mereka. BBF akan menyampaikan aspirasi para calon ASN ke pemerintah atasan.
Menurutnya, bupati tidak bisa mengubah peraturan superior atau aturan yang lebih tinggi. Namun, BBF berjanji berada di garis terdepan dalam mengakomodasi seluruh harapan dan keinginan dari CPPPK.
"Beri kami ruang dan waktu untuk terus berkoordinasi, berkomunikasi dengan pemerintah atasan yang lebih tinggi. Saya sangat prihatin dengan kondisi ini," ungkap Bambang.
Usai bertemu bupati, massa CPPPK kemudian kembali melakukan orasi di depan kantor DPRD Dompu. Di sana, massa CPPPK mengadukan nasib mereka kepada anggota dewan dan meminta perhatian dengan mengajak sama-sama menolak keputusan pemerintah yang mengundurkan jadwal pengangkatan.
(iws/iws)
