.webp)
Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, merespons usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB) agar Pemerintah Kota Mataram mempunyai perusahaan daerah air minum (PDAM) sendiri.
Pemkot Mataram hingga kini masih bergabung dengan PDAM Giri Menang bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat. Pemisahan PDAM ini dilakukan untuk meminimalisasi banyaknya keluhan debit air kecil oleh warga.
Menurut Mohan, Pemkot Mataram harus melakukan sejumlah kajian sebelum memiliki PDAM secara mandiri. Kajian penting dilakukan meski sudah ada usulan pemisahan PDAM Giri Menang sudah menjadi rekomendasi pansus DPRD NTB.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya bisa saja (kita punya PDAM mandiri lima tahun ke depan), cuman kami harus kaji dahulu secara mendalam kapasitas kemampuan sumber mata air kita mampu ndak untuk mensuplai layanan masyarakat di kota," kata Mohan, Rabu (5/3/2025).
"Kalau infrastrukturnya saya pikir juga sebenarnya belum tercover semua, itu juga yang menjadi bagian yang kita pertimbangkan," ungkap Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golongan Karya (Golkar) NTB itu.
Menurut Mohan, rekomendasi dari DPRD NTB harus ditindaklanjuti sesuai hasil kajian Pemkot Mataram. "Tentu tidak menutup kemungkinan kita akan punya PDAM sendiri, why not, kenapa nggak?," jelas Mohan.
Mohan menilai rekomendasi agar Pemkot Mataram memiliki PDAM sendiri merupakan hasil pemikiran kritis DPRD NTB. Mereka juga mencatat hal itu sebagai sesuatu yang perlu diseriusi terkait dengan saham Pemkot Mataram di PDAM Giri Menang.
"Tentu akan jadi perhatian dan catatan kami berkaitan dengan rekomendasi itu. Nanti kami atur langkah yang bijak berkaitan dengan itu, supaya (ada) win win solution," jelas Mohan.
Diberitakan sebelumnya, masyarakat Lombok Barat bagian selatan mengeluhkan minimnya distribusi air bersih dari PT Air Minum Giri Menang (AMGM). Musababnya, aliran air PDAM dari Kecamatan Narmada, Gunungsari, dan Lingsar itu lebih banyak dinikmati oleh warga Kota Mataram, NTB.
"Itu masyarakat di Gerung bagian selatan dan Kecamatan Sekotong di Lombok Barat jangankan distribusi air, mereka tidak bisa menikmati air dari PDAM," kata anggota DPRD NTB, Suharto, Kamis (23/1/2025).
Menurut Suharto, hampir 60 persen air yang dikelola PT AMGM yang berpusat di Lombok Barat dinikmati oleh warga Kota Mataram. Dia meminta agar PDAM milik Lombok Barat dan Kota Mataram itu dipisahkan.
"Ini aspirasi masyarakat kami di Lombok Barat. Air PDAM ini kami minta betul-betul dipakai oleh warga Lombok Barat," ujar politikus Partai NasDem itu.
(dpw/dpw)
