.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) di bawah kepemimpinan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur (Wagub) Indah Dhamayanti Putri berencana menerapkan kebijakan informasi satu pintu. Semua arus informasi untuk disebarluaskan kepada publik harus melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) NTB.
"Selain Kominfo, (dinas lain) kami fungsikan dengan benar. Nanti ada command center," kata Dinda, sapaan Indah Dhamayanti Putri, seusai rapat bersama Badan Legislasi DPR RI di Pendopo Gubernur, Senin (24//2/2025) siang.
Dinda menegaskan kebijakan satu pintu itu bertujuan agar semua informasi terarah. "Agar semua pemberitaan yang didapat itu pasti dan tidak asal-asalan," ujar mantan Bupati Bima itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dinda mengatakan semua dinas di NTB harus bekerja sesuai tupoksi masing-masing agar berjalan lebih efektif. "Jadi nanti ada pembenahan. Ada yang dikurangi dan ditambah beban kerjanya. Namun, kami berharap tupoksinya berjalan dengan baik ya," ujar politikus Partai Golkar itu.
Dinda berharap kebijakan baru ini tidak disalahartikan oleh semua insan media di Pemprov NTB. Menurutnya, pemberlakuan sistem informasi satu pintu demi meminimalisasi adanya pejabat yang tidak tepat memberikan pernyataan saat diwawancarai wartawan.
"Jangan dianggap secara teknis. Jangan langsung justice apa yang dilakukan dan tidak. Tujuan satu pintu itu kami tidak ingin pejabat kami sembarang bicara. Jadi, setiap pemberitaan tidak ditambah atau dikurangi," ulas Dinda.
Kebijakan itu, Dinda melanjutkan, untuk kepentingan bersama agar masyarakat bisa menerima dan membaca berita tentang NTB secara objektif.
"(Dinas lain) tetap melaksanakan konfirmasi, tetapi hak jawab itu lewat Kominfo. Teman-teman jangan berpikir ada yang lebih, ada yang kurang. Tetapi, sekali lagi, berikan kami kesempatan dulu," tandas Dinda.
(hsa/gsp)
