.webp)
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengatakan 776 keluarga atau sekitar 10 persen warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki memilih opsi relokasi mandiri. Artinya sebanyak 90 persen warga memilih relokasi terpusat.
Warga yang memilih relokasi mandiri akan dibuatkan rumah di tanah mereka sendiri dengan dukungan fasilitas dan infrastruktur yang disiapkan. Sedangkan warga yang memilih relokasi terpusat akan disediakan lahan dan rumah siap huni oleh pemerintah.
"Kami memberikan fleksibilitas bagi masyarakat agar mereka dapat memilih solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka," ujar Suharyanto melalui siaran pers, Rabu (20/11/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Total warga yang akan direlokasi akibat bencana erupsi tersebut sebanyak 2.209 kepala keluarga (KK). Ia berharap kedua opsi relokasi tersebut dapat mempercepat proses relokasi, memberikan kenyamanan bagi masyarakat, serta meminimalisir dampak bencana serupa di masa depan.
Pemerintah memastikan upaya pemulihan akan terus dipantau dan disinkronkan agar warga yang terdampak bencana dapat segera memulai kehidupan baru di tempat yang lebih aman.
"Proses pendataan relokasi terus dilakukan oleh BNPB, melalui dialog langsung dengan warga," lanjut Suharyanto.
Tiga lokasi potensial untuk relokasi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi telah diajukan oleh pemerintah daerah. Lokasi pertama adalah Botongkarang/Noboleto, yang dapat diakses dengan kendaraan roda dua. Lokasi ini cocok untuk relokasi warga dari Desa Dulipali (223 KK), Desa Nobo (415 KK), dan Klatanlo (346 KK). Lokasi ini berada di luar Kawasan Rawan Bencana (KRB) Lewotobi, sehingga dinilai aman.
Lokasi kedua adalah Wukoh Lewoloroh, yang terletak di perbatasan Flores Timur dan Sikka. Relokasi di kawasan hutan lindung ini akan mencakup Desa Boru (369 KK) dan Hokeng Jaya (457 KK). Lokasi ini berada di pinggir jalan raya dan memiliki lahan yang biasa digunakan untuk berkebun. Namun, relokasi di lahan ini masih menunggu persetujuan dari Kementerian Kehutanan karena termasuk kawasan hutan.
Lokasi ketiga adalah Kojarobet di Desa Hewa, yang diusulkan untuk relokasi warga Desa Nawokote (399 KK). Ketiga lokasi ini telah dipertimbangkan dengan matang untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan warga yang akan direlokasi.
"BNPB merencanakan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi 2.209 KK yang terdampak erupsi. Pembangunan huntara ini akan dilakukan di empat lokasi potensial di Desa Konga, yang memiliki luas lahan yang cukup untuk menampung warga terdampak," kata Suharyanto.
"Selain itu, warga yang saat ini mengungsi secara mandiri atau tinggal bersama kerabat akan mendapatkan bantuan berupa dana tunggu hunian (DTH) sebesar Rp 500.000 per KK selama 6 bulan," imbuhnya.
Proses penanganan bencana akan dilakukan secara paralel, termasuk pembangunan hunian tetap (huntap), huntara, dan perbaikan rumah agar semuanya dapat selesai tepat waktu. Selain penanganan bencana alam, BNPB juga memberikan perhatian pada konflik sosial yang terjadi di Adonara Barat, NTT
"Konflik ini mengakibatkan pembakaran 52 unit rumah dan korban jiwa. Sebagai langkah pemulihan, BNPB mengusulkan untuk membangun kembali rumah yang terbakar, dengan mengategorikan rumah tersebut sebagai rusak berat yang terdampak konflik sosial," tutup Suharyanto.
Sebelumnya, sebagian pengungsi merasa berat harus pindah dari kampung halaman mereka. Hal itu diungkapkan saat kunjungan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di posko kesehatan Desa Konga, Flores Timur, Senin (18/11/2024).
"Masih pikir-pikir," ujar seorang warga ketika ditanya Kapolri.
Sementara itu, pengungsi lainnya, Ursula Nona Wolor (60), mengaku masih trauma dengan letusan Gunung Lewotobi Laki-laki. Dia sampai sekarang belum mengetahui kondisi rumahnya di Desa Boru, Titehana, Flores Timur.
(nor/gsp)
