.webp)
Puluhan mahasiswa dari organisasi Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Nusa Tenggara Barat (LMND NTB) berdemonstrasi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB, Rabu (13/11/2024). Mereka menolak aktivitas eksplorasi tambang emas PT Sumbawa Timur Mining (STM) di Kecamatan Hu'u Dompu, NTB.
Selain itu, mereka juga mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB untuk melakukan transparansi selama proses eksplorasi PT STM.
Koordinator aksi, Sani Syafrudin, mengatakan perlunya transparansi dalam aktivitas eksplorasi tambang PT STM. Sebagai entitas yang berperan penting dalam pengelolaan sumber daya alam, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB serta Inspektur Tambang memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap aktivitas pertambangan.
"Dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas eksplorasi yang dilakukan oleh PT STM telah menimbulkan berbagai pertanyaan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Permasalahan seperti dampak terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan sosial sering kali menjadi sorotan yang perlu mendapatkan perhatian serius," kata Sani dalam orasinya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oleh karena itu, LMND NTB mendesak agar Dinas ESDM NTB dan Inspektur Tambang membuka informasi terkait rencana dan perkembangan eksplorasi tambang secara terbuka. LNMD NTB meminta dibuka tentang lokasi, metode, dan teknik yang digunakan serta dampak lingkungan dari eksplorasi tambang emas PT STM untuk membangun kepercayaan antara perusahaan dan masyarakat.
Selain itu, Pemprov NTB berkewajiban melakukan audit independen terhadap kegiatan eksplorasi PT STM. LMND NTB menilai penting melibatkan pihak ketiga yang netral dalam menilai dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan eksplorasi sehingga semua pihak dapat memiliki keyakinan atas hasil yang objektif.
"Kami juga mendesak ada forum komunikasi antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas dan terbuka terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh PT STM," tegas Sani.
Sani mendesak Dinas ESDM NTB segera mengambil langkah tegas atas konflik sosial yang terjadi akibat ulah tambang PT STM yang memenjarakan masyarakat lingkar tambang. "Kami, masyarakat yang tinggal di sekitar area pertambangan PT STM Hu'u, merasa perlu untuk menyampaikan suara kami terkait konflik sosial yang makin mendesak dan merugikan," katanya.
Sani berharap langkah-langkah konkret dapat diambil secepatnya, termasuk audit dan evaluasi akan dampak yang ditimbulkan PT STM Hu'u serta dialog terbuka antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat.
Anggota Komisi I DPRD NTB, Muhibban, mengatakan akan melihat terlebih dahulu segala tuntutan mahasiswa. Dia meminta agar para mahasiswa bisa membawa data lengkap soal aktivitas tambang di Dompu tersebut.
"Kalau tambang ini komisi IV, kami akan sampaikan, lebih-lebih aspirasi adik-adek mahasiswa," kata Muhibban.
Muhibban mempersilakan para mahasiswa untuk membawa data soal aktivitas eksplorasi tambang di Kecamatan Hu'u, Dompu. Jika data itu ada, maka pihak Komisi IV DPRD NTB akan duduk bersama membahas persoalan tersebut.
"Saya tunggu di komisi duduk diskusikan hal ini. Saya juga minta datanya sebagai bahan kami. Kami tidak bisa sampaikan jika tidak ada data. Pada intinya leading sektor di Komisi IV siap menerima datanya," tandas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
(hsa/hsa)
