.webp)
Pagu anggaran belanja di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengalami peningkatan sebesar Rp 102 miliar pada rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2024.
Semula, anggaran pada APBD 2024 dianggarkan sebesar Rp 2,5 triliun dan kini naik menjadi Rp 2,6 triliun di APBD Perubahan 2024. Perubahan ini merupakan bagian dari kebijakan perencanaan belanja daerah yang telah disampaikan pada agenda rapat paripurna penjelasan kepala daerah beberapa waktu lalu.
"Permasalahan utama dalam perubahan belanja daerah pada tahun anggaran 2024 tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya," kata Wakil Bupati Lombok Tengah, Nursiah, saat membacakan pandangan umum pimpinan daerah pada rapat paripurna DPRD, Kamis (8/8/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Nursiah, peningkatan yang tidak signifikan ini disebabkan oleh keterbatasan sumber pendanaan yang tersedia untuk memenuhi berbagai kebutuhan belanja daerah. Hal ini terkait dengan sumber penerimaan pembiayaan daerah, khususnya dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) 2023.
"Sebagian besar penggunaan dana, termasuk perolehan tambahan potensi pendapatan daerah, diarahkan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat wajib, mengikat, dan prioritas. Akibatnya, tuntutan untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah lainnya belum dapat terpenuhi secara optimal," jelas Nursiah.
Nursiah menjelaskan bahwa kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan daerah pada APBD Perubahan 2024 melibatkan pengalokasian Silpa 2023, berdasarkan hasil audit BPK-RI atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Lombok Tengah 2023.
"Adapun kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah dalam rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2024 tetap mengalokasikan pembayaran angsuran pokok utang atas pinjaman daerah dengan besaran yang sama seperti yang dianggarkan dalam APBD induk 2024, tanpa perubahan," tambahnya.
Nursiah juga menyebutkan berdasarkan rencana penerimaan pembiayaan daerah pada rancangan APBD Perubahan 2024 sebesar Rp 39 miliar, dengan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp 20 miliar.
"Dengan demikian, terdapat selisih pembiayaan neto sebesar Rp 18,2 miliar yang akan digunakan untuk menutup defisit akibat selisih negatif antara rencana perubahan pendapatan daerah dengan belanja daerah sehingga Silpa tahun ini menjadi nol rupiah atau dalam posisi berimbang," terang Nursiah.
Nursiah juga menambahkan bahwa hal-hal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut akan dibahas dalam agenda pembahasan bersama Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan APBD Lombok Tengah 2024, yang akan dilakukan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
"Kita semua tentu berharap bahwa perubahan APBD ini bukan hanya sekadar revisi atau perubahan angka-angka dalam dokumen, tetapi juga sebagai manifestasi dari tekad kita bersama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta menjawab tuntutan dan harapan masyarakat Lombok Tengah dengan sebaik-baiknya," tutup Nursiah.
(hsa/gsp)
