.webp)
Seleksi calon taruna (catar) Akademi Kepolisian (Akpol) Panitia Daerah (Panda) Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menuai polemik. Hal itu setelah salah satu catar Akpol, Timothy Abishai Silitonga, viral di media sosial.
Timothy merupakan anak Kapolda NTT Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga. Ia tetap lulus catar Akpol meski disebut-sebut nilai psikotesnya kecil.
Dugaan itu muncul setelah percakapan pesan WhatsApp (WA) antara orang tua yang anaknya tidak lulus seleksi Akpol dari Panda NTT tersebar di Facebook. Padahal, nilai psikotes anaknya melebihi nilai anak Kapolda NTT.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Anak saya nilai Matematika 100, Bahasa Inggris 100 dan psikotes 70. Sedangkan nilai psikotes anak Kapolda 64," demikian bunyi percakapan WA tersebut seperti dilihat detikBali, Selasa (9/7/2024).
Tangkapan layar percakapan WA itu diunggah oleh akun Facebook Yoyarib Kannutuan Mau pada Minggu (7/7/2024) sekitar pukul 18.47 Wita. Yoyarib membenarkan percakapan dengan orang tua yang anaknya tidak lulus seleksi Akpol tersebut.
"Ya. Karena saya hanya komunikasi via chat saja dengan ibu yang anaknya gagal," kata Yoyarib singkat.
Polda NTT Sebut Kuota Mabes Polri
Kabid Humas Polda NTT, Kombes Ariasandy, mengungkapkan Timothy sudah berdomisili di Kota Kupang selama tujuh bulan. Menurutnya, secara aturan Timothy sudah bisa mendaftar catar Akpol di NTT.
"Sesuai aturannya boleh mendaftar untuk anak anggota TNI, Polri, dan PNS yang berdomisili sekurang-kurangnya enam bulan di suatu daerah," kata Ariasandy di kantornya, Selasa.
Ariasandy menjelaskan Timothy merupakan calon taruna yang masuk dalam kuota Mabes Polri, bukan kuota reguler dari Polda NTT. Sehingga, dia melanjutkan, kelulusan Timothy tidak bisa dibandingkan dengan peserta yang masuk dalam kuota reguler.
"Dari lima orang yang masuk kuota Mabes Polri, ada satu orang yang merupakan anak asli dan lahir besar di Manggarai Barat atas nama Lucky Nuralamsyah masuk kuota itu dan harus disyukuri," jelas Ariasandy.
Empat Catar Akpol dari NTT Masuk Kuota Reguler
Ariasandy menjelaskan sebanyak enam catar Akpol yang lolos masuk ke dalam kuota reguler. Dari jumlah tersebut, empat di antaranya yaitu Bintang Lijaya, Mario Christian Bernalo Tafuy, Raynold Arauna Hutabalian, dan Yudhiana Nasywa Olivia, merupakan anak asli NTT.
"Jadi, ada empat anak asli NTT yang lulus yaitu dua orang Suku Timor, dua orang pendatang tapi lahir besar di sini. Dua orang lagi itu dia ikut bapaknya yang dinas di sini juga," bebernya.
Ariasandy menegaskan proses seleksi catar Akpol diawasi ketat oleh sembilan panitia eksternal yang terdiri dari bidang kesehatan, psikologi, dan akademisi. Ia menegaskan nilai yang sudah diperoleh masing-masing peserta tidak bisa diintervensi.
"Mereka yang akan memverifikasi apakah seleksi ini benar sesuai item tes atau tidak," tegasnya.
Bantah Tudingan KKN
Sebelumnya, sebanyak 11 orang catar di Polda NTT dinyatakan lulus seleksi Akpol 2024. Di antara mereka, hanya empat orang merupakan warga asli NTT. Polda NTT membantah isu dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam perekrutan calon taruna Akpol.
Adapun 11 calon taruna Polda NTT tersebut antara lain, Yudhina Nasywa Olivia, Arvid Theodore Situmeang, Reynold Arjuna Hutabarian, Mario Christian Bernalo Tafui, Bintang Lijaya, Ketut Arya Adityanatha, Brian Lee Sebastian Manurung, Timothy Abishai Silitonga, Mochammad Rizq Sanika Marzuki, Madison Juan Raphael Kana Silalahi, dan Lucky Nuralamsyah.
"Empat orang itu lahir dan besar di sini. Sedangkan lima orangnya merupakan pendatang tapi menetap di NTT karena orang tuanya bekerja di sini juga," ujar Ariasandy, Senin (8/7/2024).
Hasil seleksi catar Akpol yang ramai diperdebatkan di media sosial itu juga disoroti Ombudsman RI Perwakilan NTT. Ombudsman menyinggung keadilan sosial dalam kelulusan calon taruna Akpol tersebut.
"Ini bukan soal anak-anak NTT mampu atau tidak mampu bersaing, tetapi lebih kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, hal yang sering diucap Presiden Jokowi untuk membandingkan wilayah Barat dan Timur," ujar Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT, Darius Beda Daton, Minggu (7/7/2024).
Pengamat Hukum Minta Audit Seleksi Catar di Polda NTT
Pengamat Hukum Pidana Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Mikael Feka, meminta Mabes Polri mengaudit seleksi catar Akpol di NTT. Ia mendorong audit dilakukan secara menyeluruh dengan melihatkan tim eksternal yang berkompeten.
"Perlu dibentuk tim dari Mabes Polri dengan dan pihak eksternal yang kompeten untuk melakukan audit dari tahap awal sampai tahap pengumuman hasil catar," kata Mikael kepada di Kupang, Selasa (9/7/2024).
Menurutnya, audit seleksi Akpol di NTT perlu dilakukan setelah 11 catar yang lulus menuai protes dari masyarakat. Seleksi catar Akpol di NTT dinilai tidak adil karena kebanyakan yang lulus bukan putra asli daerah.
Menurut Mikael, slogan Polri Presisi tidak dapat diharapkan jika proses rekrutmen Akpol masih menuai polemik di tengah masyarakat. Oleh karena itu, Mikael melanjutkan, proses rekrutmen catar Akpol perlu dikontrol oleh para wakil rakyat di pusat maupun di daerah.
"Negara ini negara hukum yang demokratis, jadi masyarakat perlu berperan aktif dalam segala lini yang berkaitan dengan penegakan hukum. Kalau ada keseriusan dari Kapolri dan dukungan politik dari wakil rakyat, saya yakin polemik ini akan terungkap kebenarannya," pungkas Mikael.
Lihat juga Video 'Tangis Haru Seleksi Akpol Sumber Sarjana di Semarang, Dua Difabel Lulus':
