.webp)
Sejumlah pihak beramai-ramai menolak event balap motokros internasional atau Motocross Grand Prix (MXGP) seri Indonesia yang akan digelar di Nusa Tenggara Barat (NTB). Rencananya, balapan MXGP seri Indonesia dihelat di Sirkuit Selaparang Kota Mataram dan Sirkuit Samota Sumbawa pada 29-30 Juni dan 6-7 Juli 2024.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dan Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menyatakan penolakannya terhadap ajang balapan tersebut. Tak hanya mereka, Bupati Sumbawa juga menolak.
Chairman MXGP Indonesia, Zulkieflimansyah, buka suara terkait polemik penolakan event MXGP seri Indonesia di Lombok, NTB. Gubernur NTB 2018-2023 itu mengakui ajang balap motokros itu selama ini belum menguntungkan. Namun, dia optimistis MXGP bisa memberi keuntungan finansial dalam beberapa tahun ke depan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Penyelenggaran MotoGP atau MXGP sementara ini memang tidak menguntungkan panitia penyelenggara. Secara finansial panitia nombok dan cukup besar," kata Zul -sapaan Zulkieflimansyah- kepada detikBali di Mataram, Senin (3/6/2024).
Baru Bisa Untung Setelah Event Kelima
Zul mengungkapkan munculnya penolakan terhadap event MXGP di NTB sebagai hal wajar. Secara hitung-hitungan bisnis, dia berujar, ajang balap motokros itu baru bisa mendapat keuntungan setelah penyelenggaraan kelima dan seterusnya.
"Sponsor besar kadang butuh waktu untuk yakin kepada kemampuan dan integritas penyelenggara event," imbuh Zul.
Meski begitu, Zul tetap optimistis ajang MXGP seri Indonesia tetap dapat terselenggara di Lombok meski mendapat banyak penolakan. Ia menuturkan NTB melewati proses yang tak mudah untuk bisa menjadi tuan rumah helatan MXGP.
"Sejak awal kami harus bersaing dengan Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Jakarta, dan Sumatera Selatan untuk menjadi tuan rumahnya di Indonesia," imbuh politikus PKS itu.
Zul berharap warga NTB terbiasa bergaul dan terlibat aktif menjadi panitia event internasional otomotif agar tak hanya menjadi penonton di daerah sendiri. Ia lantas menyinggung event MotoGP yang juga membutuhkan pembiayaan yang besar dalam penyelenggaraannya.
Menurut Zul, pemerintah pusat tidak bisa terus memberi bantuan dana terkait penyelenggaraan MotoGP di Sirkuit Mandalika. "Tahun ini atau tahun depan pemerintah pusat mungkin masih berbaik hati menyubsidi MotoGP sampai ratusan miliar. Tapi, saya yakin suatu saat pemerintah pusat tidak akan mau lagi," imbuh Zul.
Helatan MXGP dan berbagai event internasional lainnya, Zul melanjutkan, tak bisa hanya dilihat dari sisi bisnis atau untung rugi. Menurutnya, event tersebut justru berdampak positif terhadap sektor perekonomian lainnya.
Dia mencontohkan berbagai event tersebut dapat membuat penerbangan di Bandara Lombok menjadi semakin menggeliat, tingkat hunian hotel meningkat, bisnis transportasi bergairah, hingga destinasi wisata banyak dikunjungi.
"Bandara kita diperbaiki, pelabuhan laut didandani, listrik nggak boleh mati, fasilitas telekomunikasi diperbaiki, kecepatan internet harus kelas satu, rumah sakit kita jadi harus berstandar internasional, dan lain-lain," ujar Zul.
"Dan yang paling penting nama daerah kita jadi buah bibir di seluruh dunia karena broadcasting-nya global dan mendunia," imbuhnya.
Zul berharap event MXGP di Lombok dapat tetap terlaksana sesuai jadwal. Ia meminta pihak-pihak yang menolak memaklumi kekurangan-kekurangan dari penyelenggaraan kegiatan tersebut.
"Nggak ada sesuatu yang baru kita mulai hasilnya langsung sempurna. Kekurangan dan kelemahan ayo coba kita selesaikan dengan komunikasi yang baik dan hangat," pungkasnya.
Pj Gubernur Sebut Banyak Persoalan
Penjabat (Pj) Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi menyebut MXGP 2023 menyisakan banyak persoalan. Menurutnya, Ikatan Motor Indonesia (IMI) telah mengirim surat ke Federasi Olahraga Sepeda Motor Internasional atau Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) agar MXGP Indonesia 2024 ditunda karena adanya persoalan internal dengan PT SEG.
Gita juga mengungkapkan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB yang merasa trauma dengan pelaksanaan MXGP pada tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, Gubernut NTB saat itu meminta kepala OPD untuk membeli tiket MXGP.
"Bupati Sumbawa menolak, Wali Kota Mataram menolak. Saya juga menolak karena tidak ada permohonan izin langsung kepada saya. Kepala daerah yang memiliki wilayah menolak penyelenggaraan MXGP, kan begitu," kata Lalu Gita di Mataram, Senin.
Pemprov NTB, Gita berujar, tidak ingin terlibat dalam penyelenggaraan acara internasional yang bermasalah. Sebab, penyelenggaraan MXGP sebelumnya masih menyisakan berbagai masalah, termasuk utang yang belum terbayar.
Gita juga menyayangkan penyelenggaraan MXGP Lombok di Sirkuit Selaparang tahun 2024 yang mencantumkan nama Pemprov NTB untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lahan eks Bandara Selaparang sebesar Rp 700 juta.
"Ini berarti bahwa Kota Mataram kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pajak dari lahan tersebut. Selain itu, saya mendengar bahwa banyak pihak, termasuk penyelenggara, masih memiliki utang, termasuk kepada IMI Pusat," pungkas Gita.
Penolakan Pemkot Mataram
Pemkot Mataram juga menyampaikan penolakan yang sama. Wali Kota Mataram Mohan Roliskana mengaku masih ada persoalan yang disisakan event MXGP 2023. Mohan mengungkap adanya tunggakan pajak sebelumnya diminta diselesaikan.
"Kami tidak pernah diajak bicara dan permasalahan tahun kemarin saja belum selesai," terang Mohan.
Mohan mengingatkan jika penyelenggara ingin melaksanakan kegiatan MXGP di Sirkuit Selaparang diminta menyelesaikan sisa masalah sebelumnya.
"Kalau kami tidak setuju, mereka mau apa. Pokoknya saya warning kepada penyelenggara," tegasnya.
Menurutnya, pelaksanaan balap motocross kelas dunia tidak bisa diselenggarakan dengan serampangan tanpa harus koordinasi dengan semua stakeholder.
Jangan sampai pemerintah daerah dianggap tidak ada, karena daerah pasti akan terbebani dengan event skala internasional tersebut, padahal tidak ada kemanfaatan yang dirasakan Kota Mataram.
Upayakan Negosiasi
Di tengah banyaknya penolakan MXGP, Samota Enduro Gemilang (SEG) selaku penyelenggara tengah menegosiasi sejumlah pihak agar event tersebut dapat tetap digelar sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
"Ya tentu kami masih melakukan upaya-upaya, termasuk bernegosiasi untuk menempuh jalan tengah terbaik," kata Project Director SEG, Diaz Rahmah Irhani, kepada detikBali, Senin.
Untuk menepis isu penolakan, SEG mengaku telah bersilaturahmi dengan Pemkot Mataram pada Kamis (30/5/2024). Menurut Diaz, Pemkot Mataram tidak menutup ruang dialog terhadap penyelenggaraan acara. Pada prinsipnya, kata dia, Pemkot Mataram terbuka akan segala bentuk kegiatan positif.
Terkait pertemuan SEG dengan Pemkot Mataram, Diaz menyebutkan hasil dari pertemuan itu adalah rekomendasi dari Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana.
Diaz menggarisbawahi sejumlah kritikan soal kekurangan pada penyelenggaraan MXGP 2023 akan pihaknya jadikan catatan berbenah di event tahun ini.
"Tentunya hal-hal yang kurang baik dari penyelenggaraan tahun kemarin menjadi catatan khusus untuk dapat diperbaiki di tahun ini. Kami juga akan ke IMI NTB, jadi semua step by step akan kami ikuti prosesnya," tandas Diaz.
(hsa/gsp)
