.webp)
Ganjar Pranowo mendeklarasikan sikap politiknya menjadi oposisi alias berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Meski begitu, PDIP sebagai pengusung Ganjar dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 belum menentukan sikap terkait pemerintahan yang akan datang.
Pengamat politik Rocky Gerung menilai keputusan Ganjar sebagai oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan hak. Menurutnya, sebagai calon presiden (capres) yang kalah dalam Pilpres 2024, sudah sepantasnya Ganjar berada di luar pemerintahan yang baru.
"Ganjar berhak untuk itu, karena dia kalah. Masa orang kalah ikut orang menang? Kalau orang kalah ikut orang menang, dia kalah dua kali," kata Rocky kepada wartawan di Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira), Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu (12/5/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Rocky, sikap Ganjar untuk menjadi oposisi juga merupakan kemenangan bagi PDIP. "Kalau kalah mau buat oposisi dari luar, maka ia menang. Itu poinnya," sambungnya.
Rocky lantas berseloroh terkait banyaknya kepentingan dalam penyusunan kabinet baru Pranowo-Gibran. Belakangan, mencuat isu adanya penambahan jumlah kementerian sehingga kabinet yang dipimpin Prabowo-Gibran menjadi gemuk.
"Di Jakarta ada kepentingan menyusun kabinet yang baru. Untuk kabinet itu isinya nanti dengkul ketemu dengkul," selorohnya.
Dilansir dari detikNews, Ganjar Pranowo telah mendeklarasikan sikap politiknya akan berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran. Mantan gubernur Jawa Tengah itu menegaskan sikapnya tersebut bersifat pribadi dan tidak terafiliasi dengan partainya, PDIP.
"Loh, kan (sikap) saya pribadi sebagai capres. Meskipun saya diusung oleh partai, tapi statement saya kemarin memang statement sebagai pribadi," kata Ganjar di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (8/5/2024).
Meski begitu, Ganjar mengatakan tetap terlibat dalam politik di luar jabatan publik. Menurut dia, banyak sektor yang dapat dikerjakan dan berkaitan dengan politik.
"Saya kan anggota partai, saya kader partai. Memangnya anggota partai politik semua harus di jabatan politik, kan tidak. Ketika kemudian tidak, kita bisa berbuat banyak. Bisa bicara merespons soal pangan, maka bagaimana sih pertanian kita bisa maju, pangan kita mandiri, kita gerak aja langsung di desa," ujarnya.
(iws/iws)
