.webp)
Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mulai menggodok calon menteri untuk masuk dalam pemerintahan mereka. Belakangan, mencuat isu pos menteri dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran bertambah sehingga menjadi gemuk.
Waketum Partai Gerindra Habiburokhman menilai wajar jika kabinet Prabowo-Gibran melibatkan banyak pihak. Menurutnya, banyaknya orang yang terlibat dalam pemerintahan justru bagus.
"Kalau gemuk dalam konteks fisik seorang per orang itu kan tidak sehat. Tapi dalam konteks negara, jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus. Negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target target kita besar," kata Habiburokhman di Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024), seperti dikutip dari detikNews.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar," imbuhnya.
Habiburokhman membantah pandangan yang menyebut penambahan pos menteri itu untuk mengakomodasi dukungan politik. Dia menegaskan Prabowo memiliki hak prerogratif terkait wacana penambahan pos kementerian itu.
"Masukan dari masyarakat kami terima. Tapi itu tadi, kewenangan membentuk kabinet, formasinya seperti apa, jumlahnya berapa, secara substansi, baik konstitusi itu ada di Pak Prabowo, sebagai president elected," sambungnya.
Wakil Ketua Komisi III DPR itu mengeklaim telah menerima masukan terkait masalah yang dihadapi dalam kementerian saat ini. Dia mencontohkan Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) yang menurutnya ada direktorat yang perlu dipisah.
"Coba di Kumham ya, itu ada fungsi-fungsi kedirjenan yang berbeda satu sama lain secara ekstrem sebetulnya. AHU (Administrasi Hukum Umum) dengan permasyarakatan, sebenarnya itu kan agak-agak kurang nyambung," kata Habiburokhman.
"Lalu ada juga HAM, Ditjen HAM, itu kan agak berbeda. Di banyak negara, itu diurus oleh pejabat khusus," lanjut dia.
Ia juga menyinggung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Menurutnya, perlu ada bidang yang dipertimbangkan untuk dipisah pos kementeriannya.
"Kan kita bernegara ini berdialektika. Mungkin praktik-praktik yang kemarin perlu disempurnakan, kami akan sempurnakan lagi. Konsekuensinya ya, itu dia. Bisa ada pengembangan jumlah kementerian dan lembaga," pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di detikNews. Baca selengkapnya di sini!
(iws/gsp)
