.webp)
Ruas jalan pintu masuk menuju Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, kerap dikeluhkan pengendara. Anggota DPR RI terpilih 2024-2029, Bambang Haryo Soekartono, mengatakan aksesibilitas angkutan penyeberangan perlu dilakukan pembenahan dan perbaikan untuk memudahkan alur penumpang dan truk logistik.
"Saya rasa perlu ada akses khusus, baik untuk jalur penumpang dan jalur logistik. Ini masukan untuk angkutan penyeberangan demi keberlangsungan usaha penyeberangan. Jadi, akses keluar masuk kendaraan logistik harus diperbaiki," kata Bambang saat berkunjung ke Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, Senin siang (6/5/2024).
Menurutnya, akses keluar masuk di Pelabuhan Lembar mulai dari pertigaan Desa Lembar Selatan menuju arah ke Kecamatan Sekotong tidak boleh terhambat. Apalagi, dalam event dan hari penting kerap terjadi penumpukan kendaraan truk.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ke depan lokasi penumpukan di wilayah ASDP ini bisa ditambah areanya. Kemungkinan besar regulasi nanti bisa menambah jumlah truk yang bisa parkir," kritik Bambang.
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Nusa Tenggara Barat, Ellis Simbolon, mengatakan perbaikan akses keluar masuk Pelabuhan Lembar telah disampaikan dengan berkoordinasi dengan instansi di Lombok Barat dan Pemerintah NTB.
"Ini perlu dibicarakan lebih jauh. Intinya kami mencoba identifikasi pengoperasian aksesibilitas keluar masuk pelabuhan," ujar Ellis.
Ellis mengatakan BPTD pernah mengajukan perbaikan jalur keluar masuk menuju Pelabuhan Lembar dan Pelabuhan Barang. Pengajuan dilakukan karena akses keluar masuk tersebut merupakan jalan nasional.
"Kami mengajukan agar bisa difasilitasi karena lalu lintas jalan nasional. Saran kami kendaraan penumpang dan logistik itu ditingkatkan, baik ruas dan lebar," sebutnya.
Saat ini, lanjut Ellis, banyak kendaraan berat yang mengangkut barang di area jalan keluar masuk Pelabuhan Lembar kurang terjamin dari sisi keselamatan. Pasalnya kendaraan penumpang dan logistik kerap menumpuk di pertigaan Pelabuhan Lembar dan Pelabuhan Barang.
"Kalau revitalisasi pelabuhan nggak ada usulan. Sekarang itu kami konsen ke aksesibilitas jalan keluar masuk saja," ungkap Ellis.
Ellis menambahkan hambatan untuk perbaikan akses keluar masuk ke area pelabuhan masih tersandera dengan status kepemilikan lahan. Tanah atau area masuk ke wilayah pelabuhan merupakan milik Pemda Lombok Barat.
"Untuk koordinasi sudah, tapi masih terkendala. Ini kan wilayah ASDP, kalau mau mengembangkan BUMN tidak mungkin memiliki lahan. Jadi itu kami masih diskusikan dengan Pemda," tegas Ellis.
Ellis mengaku rencana perbaikan akses keluar masuk pelabuhan itu menjadi masukan dan prioritas untuk dilakukan pembenahan dalam waktu dekat. "Pada intinya meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan itu kami tetap upayakan," tandas Ellis.
(nor/iws)
