.webp)
Aksi damai para guru tersebut berlangsung di bawah pengawalan aparat kepolisian. Salah seorang guru, Isnawati, mengaku sekitar 10 bulan tunjangan sertifikasi dan inpassing (pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat) para guru Madrasah Darul Aminin tidak kunjung cair.
Di mana sebelumnya, terjadi dualisme di kepengurusan yayasan yang berujung pada proses hukum. Akibatnya, Kemenag Lombok Tengah mengambil alih sementara akun sekolah milik Darul Aminin dan tidak lagi dipegang oleh pihak sekolah.
"Kami tidak ingin mencampuri dualisme kepengurusan di yayasan. Dan apa hubungan sengketa yayasan dengan tunjangan sertifikasi kami. Yang kami tuntut adalah hak kami dibayar. Itu saja," ujarnya.
Ia menjelaskan sejak saat ini tunjangan sertifikasi dan inpassing guru belum pernah diterima oleh para guru. Dengan besaran antara Rp 1,5 juta sampai Rp 2,5 juta. Sementara jumlah guru yang belum menerima tunjangan sertifikasi sebanyak 34 orang.
"Kami ini seperti di pimpong, (dilempar) kiri kanan oleh Kemenag Lombok Tengah dan Kemenag NTB. Padahal mereka ini sudah paham aturan. Tetapi, kenapa kami diperlakukan seperti ini," ketus Isnawati.
Untuk menyambung hidup selama 10 bulan terakhir, banyak para guru terpaksa harus meminjam uang ke tetangga atau temannya untuk biaya hidup. Sembari berharap tunjangan sertifikasi dan inpassing segera dicairkan oleh Kemenag Lombok Tengah.
"Kami ini seperti dibuat ikhlas beramal. Tapi kami juga sebetulnya capek kalau diperlakukan seperti ini. Kan kami punya keluarga yang harus dinafkahi. Mestinya mereka sadar bahwa di sinilah mata pencaharian kami satu-satunya," ujarnya dengan nada sedih.
Hal senada juga diungkapkan guru lainnya, Nur Aisyiah, bahwa pihaknya pernah menuntut hal yang sama dengan mendatangi Kemenag Lombok Tengah. Saat itu, Kemenag Lombok Tengah berjanji akan mencairkan tunjangan sertifikasi.
Namun, nyatanya sampai sekarang tunjangan sertifikasi tidak juga dibayarkan. "Hanya di sekolah kami saja yang belum cair. Kalau sekolah semua sudah dibayar. Kemana hati nurani mereka kepada kami," sesalnya.
Sementara, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag NTB Muhammad Amin berjanji akan menuntaskan persoalan ini hingga satu pekan mendatang. "Ya kami akan selesaikan ini dalam satu minggu ke depan. Tentunya sesuai dengan mekanisme dan persyaratan yang ada," ujarnya.
Amin mengakui dalam persoalan ini pihaknya juga akan melibatkan Ombudsman NTB untuk memberikan pertimbangan terkait masalah ini. "Nanti Ombudsman akan memanggil pihak-pihak terkait untuk memberikan pertimbangan dan rekomendasi apakah layak atau tidak. Karena benar mereka melaksanakan tugas. Tapi nanti kami bertemu dengan Pak Kanwil dulu karena masih di Jakarta saat ini," terang Amin.
Ia menambahkan madrasah saat ini memang sudah diambil alih sementara oleh Kemenag Lombok Tengah melalui pengawas madrasah setempat. Namun, demikian terkait adanya polemik kepengurusan di yayasan tersebut, pihaknya tidak ingin masuk dalam persoalan tersebut.
Aksi para guru ini pun bubar dengan tertib pada siang hari setelah salah seorang perwakilan membacakan hasil diskusi dengan Kanwil Kemenag NTB bahwa persoalan para guru tersebut akan diselesaikan dalam satu minggu ke depan.
(nor/dpw)
