Nyelekitnya Sentilan Gubernur NTT, Sindir Kemiskinan-Sebut Pemimpin Tolol

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat kembali melontarkan pernyataan keras bin nyelekit. Kali ini, Viktor menyentil sektor pertanian hingga kemiskinan di provinsi yang dipimpinnya.

Menurut Viktor, NTT adalah daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah. Gubernur yang akan mengakhiri masa jabatannya pada 5 September mendatang itu menyebut pemimpin tolol lantaran belum mengelola kekayaan alam secara maksimal.

"Saya selalu bilang, bukan ini provinsi miskin tapi kekayaannya belum dikerjakan. Karena itu, dia (NTT) belum kaya, bukan dia (NTT) miskin. Ya kenapa belum dikerjakan? Karena pemimpinnya tolol," kata Viktor saat menghadiri perayaan HUT ke-2 Badan Pangan Nasional di Kota Kupang, NTT, Sabtu (12/8/2023).

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2022, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,36 juta orang atau 9,57 persen. Angka ini meningkat 0,03 persen dari persentase pada Maret 2022.

Adapun, NTT masuk sebagai provinsi termiskin ketiga dengan persentase penduduk miskin mencapai 20,23 persen per September 2022. Angka ini juga meningkat dibanding Maret 2022, yakini 20,05 persen. Dua provinsi termiskin menurut BPS, yakni Provinsi Papua pada peringkat pertama dan Provinsi Papua Barat di peringkat kedua.

Sebut Petani Profesi Purba

Pada kesempatan tersebut, Viktor juga berbicara tentang ketahanan pangan. Menurutnya, NTT membutuhkan alat-alat pertanian untuk meningkatkan produktivitasnya. Politikus Partai NasDem itu menyebut pertanian sebagai profesi purba.

"Orang bertani itu profesi purba. Tapi kalau cara tanamnya itu seperti 1.500 sebelum masehi, masih menggunakan kayu sambil menyanyi, itu manusia purba zaman now," kata Viktor.

"Karena profesi dan praktik kerjanya sudah purba, maka itu disebut kepurbaan zaman now. Itu kita tidak bisa kejar ketertinggalan," sambungnya.

Menurut Viktor, pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian tidak akan terwujud bila pola kerja pertanian masih menggunakan cara purba. Terlebih, kata dia, jika pemimpinnya jarang turun ke lapangan.

"Kita tidak boleh hanya bicara dalam kantor, tapi kita ke lapangan lalu kita lihat berapa besar lahan yang sudah ditanam. Karena itu, Bulog dan Kementerian Pertanian selalu tidak cocok, mengapa? Karena data di lapangan tidak diketahui dengan jelas," cetusnya.

Orang Miskin Makan Banyak Nasi

Viktor meminta negara untuk serius menangani persoalan pangan dan pertanian. Kemiskinan, kata Viktor, kerap ditandai dengan keributan terkait beras.

"Politik itu mau ribut apapun, tidak ada masalah kalau orang kenyang semua. Tapi begitu pangannya problem, maka satu masalah bisa jadi luar biasa. Langsung presidennya turun, kemudian menteri, gubernur, dan bupati tiarap," ungkapnya.

Viktor kemudian menjelaskan perbedaan pola makan orang kaya dan miskin. Menurutnya, porsi nasi orang miskin biasanya lebih banyak.

"Ciri khas manusia kaya itu, lihat di tempat makannya. Kalau nasinya ambil banyak, itu orang miskin. Tapi kalau proteinnya banyak, itu orang kaya," ujar Viktor.

Minta Warga Perbanyak Konsumsi Protein

Di sisi lain, Viktor mendorong warga mengonsumsi lebih banyak protein ketimbang karbohidrat. "Itu dia makan sambil cium lagi nasi putih. Harusnya perbanyak protein supaya kamu jangan gendut," imbuhnya.

Viktor berharap Badan Pangan Nasional (Bapanas) dapat mengampanyekan manfaat protein kepada masyarakat luas. Tujuannya agar bisa melahirkan generasi yang cerdas.

"Karbohidrat juga buat ngantuk dan gula darah. Karena itu, saya berharap Bapanas mulai kampanyekan perbanyak makan protein kepada masyarakat pada umumnya," imbuhnya.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan Badan Pangan sedang berfokus menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi pangan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM). Melalui kegiatan itu, Bapanas bersama BUMN Pangan, BUMD, dan pelaku usaha pangan menyediakan berbagai bahan pangan dengan harga terjangkau.

"Rangkaian kegiatannya merepresentasikan cakupan fungsi Bapanas, mulai dari ketersediaan dan stabilitas pangan, kerawanan pangan, gizi, dan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan berdasarkan Perpres Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional," jelasnya.