.webp)
Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena melepas 677 pejabat eselon I, II, dan III, di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT. Ratusan pejabat Pemprov NTT itu akan mengikuti retret di Universitas Pertahanan (Unhan) Belu, NTT.
Melki menjelaskan kegiatan retret tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat birokrasi di Pemprov NTT. Dia menyebut kegiatan itu juga bertujuan untuk mengonsolidasikan program pembangunan yang dicanangkan pemerintah pusat dengan daerah.
"Retret ini dalam rangka mempertajam, menyatukan, dan menyolidkan kerja-kerja kami dalam menuntaskan berbagai program pembangunan yang menjadi bagian dari pemerintah pusat," ujar Melki saat melepas peserta retret di depan Kantor Gubernur NTT, Kupang, Selasa (23/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Melki berharap kegiatan retret tersebut dapat meningkatkan kapasitas pejabat di lingkup Pemprov NTT. Ia menjelaskan alasan memilih kampus Unhan Belu sebagai lokasi retret agar memberi dampak positif terhadap perekonomian masyarakat di daerah perbatasan.
"Memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di daerah perbatasan negara, baik itu Kabupaten Belu, TTS, maupun Malaka. Semua makan dan minum selama kegiatan di sana berasal dari tiga kabupaten ini dan pastinya akan menggerakkan ekonomi masyarakat," imbuh politikus Partai Golkar itu.
Telan Anggaran Rp 1 Miliar
Sebelumnya, Kepala Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTT Yosef Rasi menyebut kegiatan retret yang diikuti ratusan pejabat eselon I, II, dan III, di lingkup Pemprov NTT itu menelan anggaran mencapai Rp 1 miliar.
"Kegiatan ini diperuntukkan untuk 677 pejabat struktural lingkup Pemerintah Provinsi NTT dengan pagu anggaran Rp 1 miliar," kata Yosef, Senin (22/9/2025).
Yosef menerangkan retret itu akan berlangsung selama 10 dengan dua gelombang. Gelombang pertama pada 23-27 September 2025 diikuti 330 peserta dan gelombang kedua pada 1-5 Oktober akan diikuti 347 peserta.
Yosef menegaskan agenda retret itu tidak akan mengganggu kinerja masing-masing OPD. Sebab, dia berujar, tugas-tigas ratusan pejabat yang menjadi peserta retret untuk sementara akan diambil alih oleh pelaksana harian (plh).
Pengamat Pertanyakan Urgensi Retret
Pengamat hukum tata negara Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, John Tuba Helan, mempertanyakan urgensi retret yang diikuti ratusan pejabat Pemprov NTT. Ia juga mempertanyakan dampak yang ingin dicapai dalam pelaksanaan retret tersebut.
"Apakah untuk mengubah karakter para pejabat atau yang lain?" tanya John.
John lantas menyinggung retret kepala daerah maupun menteri Kabinet Merah Putih yang digelar pemerintahan Prabowo Subianto. Ia menilai keberhasilan yang ingin dicapai dari retret itu seharusnya terukur.
"Harus terukur hasilnya. Jika tidak, sebaiknya dihilangkan saja retret. Yang lalu, para menteri dan kepala daerah ikut retret, tetapi kemudian ada yang terlibat korupsi. Berarti retret itu gagal," imbuh Jhon.
Simak Video "Video: Bentrok Berdarah di Flores Timur, Polisi Amankan 3 Senjata Rakitan"
[Gambas:Video 20detik]
(iws/iws)
