.webp)
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkap sebanyak 571 pekerja migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Timur (NTT) meninggal di luar negeri. Ratusan orang itu disebut pergi ke luar negeri secara ilegal sejak 2018 hingga Juli 2023.
"Data itu, sepintas mengindikasikan lemahnya pengawasan dan perlindungan terhadap calon pekerja migran dan PMI. Sehingga, rentan menjadi korban perdagangan orang," ujar Wakil Ketua LPSK Antonius Wibowo dalam diskusi bertajuk 'Darurat Human Trafficking di Provinsi NTT: Bagaimana Stakeholder Mengakhirinya' di Kota Kupang, NTT, Kamis (10/8/2023).
Antonius menegaskan kasus perdagangan manusia atau human trafficking menjadi persoalan serius di Indonesia. Bahkan, kasus human trafficking yang melibatkan warga NTT dianggap sudah dalam kondisi darurat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di sisi lain, Antonius juga menyoroti banyaknya kasus human trafficking yang tidak sebanding dengan proses penegakan hukumnya. Berdasarkan data Polda NTT, kata dia, hanya 34 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang ditangani pada 2018 hingga 2021.
"Banyaknya jumlah korban dan minimnya tindakan hukum untuk para pelaku maka semua pihak harus bekerja keras untuk melakukan penegakan hukum," imbuhnya.
Menurut Antonius, secara legal formal Indonesia sudah memiliki banyak aturan dalam upaya perlindungan, pencegahan, dan penindakan TTPO. Namun, ia menyebut aturan itu sulit ditegakkan karena maraknya mafia perdagangan orang.
"Sehingga masyarakat sipil menilai kinerja pemerintah dan aparat hukum belum maksimal," bebernya.
Direktur Institute Research of Governance and Social Change (IRGSC) Dominggus Elcid Li mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT untuk kembali menghidupkan sektor unggulan yang dimiliki NTT. Menurutnya, hal itu dilakukan sebagai upaya menekan kasus perdagangan orang.
Dominggus mengungkapkan industrialisasi pedesaan berbasis komoditas lahan kering merupakan salah satu sektor unggulan NTT. Ia menilai Pemprov NTT menjembatani koneksi antara perguruan tinggi dan desa untuk mengembangkan perekonomian.
"Karena kemiskinan struktural masih luput dari perhatian banyak pihak. Masyarakat di pedesaan pergi bekerja untuk mengatasi krisis di kampung halaman, malah dieksploitasi sebagai tenaga kerja murah di luar negeri," tegasnya.
(iws/nor)
