.webp)
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur (NTT) Ana Waha Kolin meminta para kepala desa agar memasukan pencegahan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui program pemberdayaan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).
"Bila setiap kepala desa memasukan program pemberdayaan melalui RKPDes, maka masyarakat tidak tergiur bekerja ke luar negeri," ujar Ana dalam konferensi pers di Hotel Kristal, Kota Kupang, NTT, Kamis (10/8/2023).
Ana mengatakan perekrutan pekerja migran dimulai dari tingkat desa. Sehingga, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT perlu menggelontorkan anggaran ke tingkat desa untuk penanganan TPPO.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tadi sudah disampaikan oleh Sekda NTT bahwa sudah ditetapkan sejumlah anggaran untuk penanganan TPPO. Sehingga, kami, DPRD, berharap tidak sedang membiayai rapat, tetapi harus digelontorkan semaksimal mungkin," jelasnya.
Kepala Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTT Sylvia Pekudjawang mengatakan telah membentuk gugus tugas penanganan TPPO yang mengacu pada pencegahan dan pengawasan masyarakat ke luar negeri di setiap bandara dan pelabuhan.
"Sesuai data kami, sejak 2018-2023 sudah melakukan penjegalan terhadap 2.722 orang sebagai TPPO yang keluar melalui bandara dan pelabuhan di Kota Kupang," ungkapnya.
Sylvia menyebut jumlah TPPO di NTT yang tersebar di Kabupaten Malaka, Belu, Timor Tengah Utara (TTU), Timor Tengah Selatan (TTS) Kupang, Flores Timur, Lembata, Ende, Sikka, dan Sumba diperkirakan meningkat pada 2023.
"Sebenarnya sempat turun pada saat pandemi, tapi sekarang mulai meningkat lagi karena orang sudah mulai bebas keluar," imbuhnya.
(nor/iws)
