.webp)
Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Dewan Masjid Indonesia (DMI) NTB Mashur mengungkapkan rasa tidak puas atas hasil Rapimnas Pimpinan Pusat (PP) DMI. Menurutnya, rapimnas tersebut berjalan kurang memberikan rasa kekeluargaan.
Sebelumnya, masa kepengurusan PP DMI 2017-2022 telah berakhir pada November 2022. Perpanjangan masa periode satu tahun berlangsung mulai dari November 2022. Oleh karena itu, sejumlah PW DMI merekomendasikan untuk melaksanakan Muktamar DMI VIII November 2023 dikarenakan masa pandemi COVID-19 telah usai.
Namun, pada Rapimnas 6 Maret 2023, PP DMI memutuskan muktamar usai Pemilu 2024 mendatang. Keputusan itulah yang kemudian ditanggapi oleh sejumlah PW DMI menganggap pengurus yang telah selesai masa jabatan. Keputusan tersebut membuat beberapa pimpinan wilayah tidak bisa menjalankan sejumlah kerja sama dengan pihak lain, karena legalitas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya melihat banyak dinamika yang terjadi seharusnya merespons dengan bijak mengapa ada PW yang mengusulkan Muktamar sesuai AD/ART. Rapimnas kemarin kurang membangun rasa kekeluargaan. Contohnya, ada PW yang dipanggil maju ke depan dan duduk tersendiri. Dalam kondisi seperti itu sudahkah kita bayangkan bagaimana perasaan seseorang yg diperlakukan seperti itu? Kita ini pengurus DMI bekerja Lillahitaala. Ini kurang rasa kekeluargaan," kata Mashur dalam keterangan, Senin (28/3/2023).
Menurutnya, bila PP DMI berbeda pendapat dengan pimpinan wilayah alangkah baiknya dicarikan solusi terbaik bersama dan tidak bersikap reaktif. Hal tersebut diungkapkan olehnya saat di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, hari ini. Ia menambahkan pihak DPP kurang mengapreisiasi kinerja DMI di wilayah dan daerah. Padahal kinerja DMI berjenjang sesuai dengan tingkatannya.
"Bagi kami di wilayah semua itu dilakukan dengan tulus hati dengan mengharapkan ridho Allah. Coba dibayangkan seperti PW DMI NTB sejak 35 tahun kepengurusan DMI tidak pernah mendapat biaya operasional dari Pemerintah tapi semua semua program berjalan dengan baik meskipun belum optimal. Semua biaya menjalankan roda organisasi dari swadaya murni," jelasnya.
Ia berharap PP DMI lebih bijak dalam menanggapi masukkan pimpinan wilayah untuk mendorong kemajuan organisasi. Salah satunya termasuk soal rekomendasi pelaksanaan Muktamar VIII tahun ini.
Selain itu, ia turut berharap agar PP DMI lebih banyak membuka ruang diskusi dengan semua pimpinan wilayah. Serta meminta agar PP DMI mengacu pada AD/ART terkait pelaksanaan Muktamar VII.
"Responnya beragam tetapi terpenting solusinya harus dibahas bersama, tetapi jangan reaktif seperti ini," tutupnya.
(akn/ega)
