.webp)
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) menyoroti safari politik Anies Baswedan di Kota Bima pada 31 Januari 2023. Bawaslu menemukan dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) atau PNS terkait kedatangan bakal calon presiden dari Partai NasDem tersebut.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Dompu, Swastari Haz telah memeriksa empat orang ASN yang diduga menghadiri acara Anies. Keempat ASN tersebut antara lain camat, kepala sekolah, pegawai dinas ketahanan pangan, dan pegawai bagian umum Setda Dompu. Satu orang di antaranya disebut menggunakan atribut (baju) Partai NasDem.
"Alhamdulillah sudah dilakukan klarifikasi terhadap empat ASN. Tambahan bukti baru seorang ASN mengenakan atribut partai pada hari kegiatan safari politik Anies Baswedan," kata Swastari, Sabtu (4/2/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hanya saja, Swastari enggan membeberkan hasil klarifikasi empat orang ASN itu. Menurutnya, Bawaslu juga akan memanggil dan memeriksa Bupati Dompu Kader Jaelani atau AKJ yang juga Ketua Umum DPD NasDem Dompu.
AKJ akan diminta klarifikasi soal kehadiran sejumlah ASN di acara safari politik Anies. "Iya seperti itu, undangan klarifikasi dikeluarkan hari ini," kata Swastari.
Ragam Pembelaan NasDem
Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Nusa Tenggara Barat (NTB) Wahidjan buka suara soal mencuatnya isu dugaan pelanggaran netralitas ASN terkait safari politik Anies. Ia mulanya membenarkan bahwa Bupati Dompu Kader Jaelani atau AKJ ikut menemui Anies Baswedan saat melakukan safari politik ke Kota Bima pada Selasa (31/1/2023).
"Perlu saya sampaikan, pertama Bupati AKJ itu Ketua DPD NasDem di Dompu. Kapasitas beliau hadir waktu itu, ya sebagai kader NasDem," kata Wahidjan, saat dikonfirmasi detikBali, Sabtu (4/2/2023).
Terkait kehadiran sejumlah ASN saat safari politik Anies, Wahijdan menyebut hal itu merupakan keinginan pribadi mereka. Ia menegaskan tidak ada instruksi khusus untuk para ASN agar terlibat dalam kunjungan Anies di NTB.
"Kalau pun hadir di situ, itu murni keinginan mereka yang ada di masing-masing lokasi," kata Wahidjan.
Wahijdan mengatakan Partai NasDem seperti dikejar-kejar oleh Bawaslu di NTB selama tiga hari kunjungan Anies Baswedan beberapa waktu lalu. Ia menyebut kehadiran bakal calon presiden NasDem itu selalu diperlakukan sama di beberapa daerah.
"Kami merasa diuber-uber setiap saat setiap kunjungan Pak Anies seperti ini," tutur Wahijdan.
Wahijdan kemudian membandingkan safari politik Anies dengan tokoh politik lainnya. Menurutnya, tak menutup kemungkinan sejumlah ASN juga akan terlibat ketika tokoh politik itu berkunjung ke suatu daerah. Terlebih jika sosok tersebut mempunyai jabatan publik sekaligus petinggi partai.
"Itu Pak Prabowo kan punya kekuasaan karena dia menteri sekaligus ketua umum partai sekaligus capres juga dari Gerindra," kata Wahijdan.
"Jadi tidak menutup kemungkinan terlibat juga nanti (ASN). Seperti apa yang dilarang oleh peraturan Bawaslu saat Pak Anies datang," imbuhnya.
Wahijdan meminta Bawaslu Kota Bima dan Dompu tidak tebang pilih. Ia kemudian menyinggung kunjungan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ke Lombok.
"Nah pas calon lain harus juga dilakukan seperti ini. Maksud saya tolong dong ditelusuri diselidiki indikasi-indikasi yang kayak gitu," katanya.
Wahidjan mengaku belum mengetahui adanya pemanggilan AKJ ke Bawaslu Dompu untuk melakukan klarifikasi. Menurutnya NasDem juga tidak akan mempermasalahkan jika Bawaslu memanggil AKJ terkait kehadirannya saat safari politik Anies tersebut.
"Kalau ada silakan ditindaklanjuti, diperiksa dengan peraturan yang ada," tandasnya.
(iws/gsp)
