.webp)
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB, Mohammad Rum mengatakan terkait kajian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) proyek Kereta Gantung, Pemprov NTB optimis tidak akan merusak hutan di bawah kaki Gunung Rinjani.
Kajian AMDAL untuk proyek Kereta Gantung itu, sebut Rum, dinilai paralel atau selaras dengan aturan perlindungan kawasan hutan sesuai hasil Feasibility Study yang diajukan oleh PT Indonesia Lombok Resort.
"Jadi kajian AMDAL tidak ada masalah. Karena kereta gantung ini tidak sampai di hutan Rinjani. Totalnya kan ada 9 kilometer mulai dari bawah hutan," kata Rum Selasa (19/7/2022) sore.
Ia menegaskan, lokasi pembangunan kereta gantung itu berada di luar kawasan hutan taman nasional Gunung Rinjani. Sementara untuk lokasi pembangunan resort tersebut belum diketahui titik pastinya.
"Apakah di ujung kereta gantung atau di bawah kita belum tahu pasti. Per hari ini tim dari PT Indonesia Lombok Resort masih survei sejak kemarin," kata Rum.
Adapun nilai investasi rencana pembangunan proyek kereta gantung di bawah Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) tepat di kawasan Hutan Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara Lombok Tengah, NTB mencapai Rp 2,2 triliun.
Penambahan nilai investasi yang semula menelan anggaran Rp 600 miliar itu, bertambah karena akan dilengkapi dengan fasilitas resort dan penataan kawasan.
"Dari hasil kajiannya memang sih masih kurang dari nilai kemarin. Jadi kalau ditotal itu kurang lebih nilainya jadi Rp 2,2 triliun. Karena akan dilengkapi resort," terang Rum.
Rum menyampaikan anggaran proyek senilai Rp 2,2 triliun tersebut sesuai hasil laporan tim survei. Pasalnya transfer anggaran sudah bisa dilakukan melalui Duta Besar (Dubes) China untuk Indonesia di Jakarta.
"Memang awalnya itu direncanakan anggaran Rp 600 miliar. Kenapa bertambah itu sesuai survei sementara kan," ujar Rum.
Menurutnya, setelah proyek kereta gantung ini rampung, akan banyak menyerap lapangan pekerjaan. Dia mengaku setiap ada investasi pasti ada lapangan kerja terbuka di NTB.
"Jadi Pemda sendiri yang akan mengendalikan itu nanti," ujarnya.
Meski begitu, serah terima proyek senilai Rp 2,2 triliun itu akan dilakukan monev antara Pemprov NTB bersama pihak investor asal China, melalui PT Indonesia Lombok Resort.
"Intinya sambil jalan. Kita juga sudah siapkan dokumen AMDAL-nya. Ada yang pro dan kontra itu biasa karena belum ada kesepahaman saja. Biasa yang kontra itu kan masih menduga-duga. Ya biasa itu terjadi," tegas Rum.
Proyek kereta gantung yang diduga akan menghilangkan pekerjaan porter (jasa angkutan barang) di Gunung Rinjani itu pun dibantah oleh Pemda NTB. Pada dasarnya sebut Rum justru porter paling banyak dibutuhkan usai proyek kereta gantung ini rampung.
"Karena orang berkunjung ke Rinjani makin banyak. Akan turun di perbatasan TNGR kan. Nah di sana porter akan menyambut pendaki yang naik kereta gantung ini. Porter akan panen nanti, malah porter paling banyak dibutuhkan setelah kereta gantung ini jadi," tukas Rum.
Terpisah, Kepala Desa Karang Sidemen Yuda Praya Cindra Budi mengaku pihaknya akan mendukung rencana pembangunan proyek kereta gantung di kawasan hutan Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara tersebut.
"Tentu adanya kereta gantung maka akan meningkatkan jumlah pengunjung dan bisa juga mengenalkan objek wisata di Karang Sidemen," kata Yuda via WhatsApp.
Menurut Yuda dengan hadirnya Kereta Gantung tersebut secara otomatis menambah kunjungan wisatawan lokal maupun internasional ke wilayahnya.
"Tentu juga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ini juga memudahkan akses masyarakat untuk menawarkan produk lokal kami dan keterbukaan lapangan pekerjaan," pungkas Yuda.
(kws/kws)
