.webp)
Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) Universitas Udayana (Unud) menyetorkan dana Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) hingga Rp 136 juta. Namun, janji Rumah Sakit (RS) Hewan bertaraf internasional tak kunjung dipenuhi.
"Kami FKH dan otomatis kami membutuhkan RS hewan pendidikan, tetapi sampai dengan sekarang belum ada perkembangan. Kami dijanjikan akan dibangunkan RS hewan bertaraf internasional tapi sampai hari ini belum ada progres pembangunan," ungkap Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FKH Unud Alvin Limanto, Rabu (16/3/2023).
Alvin menyebut mahasiswa FKH periode 2018-2022 menyetorkan SPI mulai Rp 15 juta-Rp 136 juta. Di setiap angkatan kurang lebih ada 30-40 mahasiswa yang membayar SPI jalur mandiri tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, pembayaran SPI mahasiswa bervariasi dan tergantung dari kemampuan finansial orang tua mahasiswa.
Alvin mengatakan rata-rata alasan mahasiswa membayarkan SPI dengan nominal tinggi karena berpikir nominal SPI berbanding lurus dengan peluang masuk FKH Unud.
"Seperti diketahui Fakultas Kedokteran Hewan tidak banyak ada dan yang terakreditasi A tidak sampai dengan 10. Salah satunya Universitas Udayana dan satu-satunya di Bali," katanya.
Ketika disinggung apakah dengan pembayaran SPI dengan nominal tinggi akan menjamin calon mahasiswa tersebut diterima, Alvin pun tak bisa berkomentar banyak.
"Tetapi, yang pasti terkait dengan pembayaran tidak ada jaminan pasti dan tidak ada keterbukaan. Jadi, kemarin teman-teman mahasiswa memberikan tuntunan terkait transparansi. Itu saja yang kami minta, bukan penghapusan SPI," terangnya.
Alvin pun berharap ke depannya Unud kian berbenah dan berubah ke arah lebih baik.
"Saya tidak menyebut Unud buruk, tetapi saya hanya menyebut ada beberapa oknum. Justru melalui kejadian ini saya bersyukur karena kita menjadi tahu bahwa Udayana sedang tidak baik-baik saja," katanya.
Alvin pun turut mengomentari perihal Rektor Universitas Udayana (Unud) I Nyoman Gde Antara yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi SPI Unud pada penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2018.
"Kami dan teman-teman BEM lainnya sepakat untuk mengawal. Kami tetap mengingat Indonesia menerapkan asas praduga tak bersalah. Kami akan mengawal beliau sampai nanti ke depannya diarahkan atau berkasnya dilimpahkan ke pengadilan lebih lanjut," ungkapnya.
(nor/gsp)
