Korupsi DID Tabanan

Wiratmaja Ngotot Jadi Korban, Ungkit Karakter Yaya Purnomo-Hak Ingkar

Chairul Amri Simabur - detikBali
Jumat, 19 Agu 2022 16:34 WIB
Terdakwa suap DID Tabanan tahun anggaran 2018 yang juga mantan staf khusus eks Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, Dewa Nyoman Wiratmaja, saat menyampaikan duplik, Jumat (19/8/2022)
Terdakwa suap DID Tabanan tahun anggaran 2018 yang juga mantan staf khusus eks Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, Dewa Nyoman Wiratmaja, saat menyampaikan duplik, Jumat (19/8/2022). (Foto: Chairul Amri Simabur)
Denpasar -

Terdakwa kasus suap Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Tabanan tahun anggaran 2018, Dewa Nyoman Wiratmaja, benar-benar memakai haknya untuk mengajukan duplik atau tanggapan atas jawaban Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait nota pembelaannya.

Dalam sidang yang berlangsung pada Jumat (19/8/2022), mantan staf khusus eks Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti, itu menegaskan dirinya sebagai korban dalam perkara yang menyeretnya.



Selain itu, dalam salah satu fokus duplik, ia juga menyebutkan kesaksian mantan pejabat Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo, selama persidangan semata-mata hanya untuk mencari keuntungan pribadi.

"Banyaknya rangkaian kebohongan, rekayasa situasi, serta manipulasi demi keuntungan pribadi dari saksi YP (Yaya Purnomo) terungkap dalam fakta persidangan," ujar Dewa Wiratmaja saat membacakan duplik yang ditulisnya sendiri.

Menurutnya, karakter saksi tersebut semata-mata hanya untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan mengorbankan dirinya sendiri. "Demi mendapatkan status justice collaborator dan predikat kooperatif untuk meringankan tuntutan (hukuman)," sebut Dewa Wiratmaja.

Dewa Wiratmaja juga sempat menyinggung soal hak ingkar yang sempat disebut JPU dalam replik pada sidang, Kamis (18/8/2022). Ia mengaku, sebagai tersangka, segala keterangannya adalah kebohongan dan tidak pantas dipercaya.

"Hak ingkar yang selalu ingin saya lepaskan, dan memunculkan semacam paradok. Jika sudah dipahami memiliki hak ingkar dan tidak bisa dipercaya mengapa pula masih dimintai keterangan," sebutnya.

Duplik yang disampaikan secara pribadi itu kemudian diperkuat oleh tim pansihat hukum Dewa Wiratmaja, I Made Kadek Arta dkk.

Duplik yang disampaikan penasihat hukum tersebut lebih berfokus pada penerapan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 beserta perubahan dan penambahannya yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

Karena dengan pasal itulah, JPU menuntut Dewa Wiratmaja agar dijatuhi pidana penjara selama tiga setengah tahun dan denda sebesar Rp 110 juta subsider tiga bulan kurungan.

Usai pembacaan duplik tersebut, agenda pembuktian dan pemeriksaan saksi-saksi telah tuntas.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar yang menyidangkan perkara ini juga telah menetapkan agenda pembacaan putusan atau vonis pada Selasa (23/8/2022) mendatang.




Simak Video "Kades di Mamasa Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa Rp 748 Juta"
[Gambas:Video 20detik]
(dpra/dpra)