.webp)
Provinsi Bali dibentuk pertama kali pada 14 Agustus 1958. Pada 2024, Provinsi Bali memasuki usia ke 66 tahun. Yuk simak sejarah terbentuknya Provinsi Bali!
Sejarah Provinsi Bali
Mengutip dari laman Desa Sangeh dan berbagai sumber lain, Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958. Dahulu, ibu kota Bali adalah Singaraja, Kabupaten Buleleng. Pada 1960, ibu kota provinsi Bali dipindah ke Denpasar.
Pulau Dewata dulunya dikuasai oleh Kerajaan Majapahit pada 1343 sebelum dijadikan provinsi. Panglima perang Kerajaan Majapahit, Gajah Mada, menugaskan Dalem Ketut Sri Kresna Kepakisan menjadi raja di Bali. Dia kemudian menghadapi pemberontakan rakyat 'Bali Aga' atau penduduk asli Bali.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rakyat Bali Aga kebanyakan berasal dari desa-desa di pegunungan Kabupaten Bangli dan Karangasem. Namun, Raja Bali dapat menumpas pemberontakan rakyat Bali Aga.
Kerajaan Bali mencapai kejayaannya pada masa pemerintahan Dalem Waturenggong atau Dalem Gelgel pada 1520-1558 atau abad 16. Dalem Waturenggong kemudian digantikan oleh putra sulungnya, Dalem Bekung yang juga dikenal sebagai I Dewa Pamayun pada paruh kedua abad 16.
Karena umur Dalem Bekung masih muda, ia didampingi oleh paman-pamannya dalam menjalankan roda pemerintahan. Yaitu I Dewa Gedong Arta, I Dewa Anggungan, I Dewa Nusa, I Dewa Bangli, dan I Dewa Pasedangan.
Dalem Bekung tidak memiliki putra. Ketika Dalem Bekung wafat, posisinya digantikan oleh Dalem Sagening pada abad 17.
Sepeninggal Dalem Sagening, takhta kerajaan digantikan oleh putranya, yaitu Dalem Di Made pada periode 1623-1642 di Kerajaan Gelgel. Pada masa ini, Kerajaan Bali mengalami kekacauan politik yang luar biasa.
I Gusti Agung Widya, garis keturunan raja-raja Kediri, melakukan pemberontakan dan berhasil menguasai Kerajaan Gelgel. Namun kekuasaannya tidak lama karena dia kemudian dikalahkan oleh pasukan dari Badung dan Buleleng.
Pada 1597, Bali mulai berhubungan dengan Belanda. Ekspedisi pertama Belanda pada tahun tersebut dipimpin oleh Cornelis de Houtman.
Muncul Kerajaan Baru
Pada 1686, muncul kerajaan baru, yaitu Kerajaan Klungkung. Selain kerajaan tersebut, bermunculan pula kerajaan-kerajaan lain, seperti Kerajaan Buleleng, Mengwi, Karangasem, Tabanan, Badung, Gianyar, Bangli, Jembrana, dan Payangan.
Raja Klungkung memakai gelar 'Dewa Agung'. Di Kerajaan Buleleng, gelar raja yang dipakai ialah I Gusti Ngurah Panji Sakti, I Gusti Ngurah Panji Gde.
Lalu di Kerajaan Mengwi memakai gelar I Gusti Agung Sakti dan Kerajaan Gianyar dipakai gelar I Dewa. Sedangkan para pembantu raja disebut mantri dan bergelar Rakryan.
Struktur Pemerintahan Mendekati Konfederasi
Pada abad ke-19, total kerajaan di Bali sebanyak 10. Kebanyakan kerajaan di Bali masih memiliki hubungan satu sama lain atau hubungan kekeluargaan, seperti antara Kerajaan Klungkung dengan Kerajaan Badung.
Struktur pemerintahan di Bali pada abad 19 ini mendekati struktur konfederasi. Kerajaan Klungkung mempunyai status lebih tinggi meskipun tidak memiliki kekuasaan secara formal. Sembilan kerajaan lainnya, masih tetap mengakui status kerajaan tertinggi adalah Kerajaan Klungkung.
Pada 1817, Belanda mengirim rombongan di bawah pimpinan Van den Broek untuk mendirikan sebuah pangkalan dagang di Bali. Namun usaha tersebut gagal karena ditentang oleh raja-raja Bali.
Sampai berakhirnya Perang Diponegoro di Jawa tahun 1830, hubungan raja-raja Bali dengan orang Eropa hanya berkisar pada perdagangan. Keadaan hubungan baru mengalami perubahan setelah tahun 1841.
Huskus Koopman yang diutus pemerintah Belanda berhasil mengadakan perundingan dengan raja-raja Bali. Sejak saat itu, Belanda sedikit demi sedikit mengurangi kekuasaan raja-raja Bali dengan jalan mengadakan perjanjian-perjanjian.
Setelah melalui proses yang panjang, pada 1908 Belanda dapat menguasai Bali. Kerajaan Klungkung merupakan kerajaan berdaulat terakhir yang mengadakan puputan melawan Belanda.
Babak Baru pada 1930
Pada 1930 merupakan babak baru untuk Pulau Bali. Pada tahun ini merupakan permulaan pergerakan kebangsaan di Bali.
Organisasi kebangsaan pertama yang membuka cabangnya di Bali adalah Budi Utomo. Pada 9 September 1933 berdiri Komite Taman Siswa di Denpasar.
Jepang mendarat di Bali pada 17 Februari 1942. Di era penjajahan Jepang ini, perkembangan organisasi-organisasi politik terhenti. Jepang melarang dan membubarkan berbagai organisasi politik.
Rakyat Bali kala itu menderita karena penjajahan Jepang. Banyak rakyat Bali yang dijadikan romusha hingga Jepang menyerah pada sekutu dan diproklamasikan kemerdekaan Indonesia 1945.
Pada awal kemerdekaan, Bali termasuk ke dalam provinsi Sunda Kecil. Sewaktu era negara serikat, Bali termasuk ke dalam Negara Indonesia Timur (NIT). Lalu pada 1958, Bali berstatus provinsi.
(nor/nor)
