Enam Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berskala kecil di Nusa Tenggara Barat (NTB) bakal dialihkan menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Pemprov NTB bersama PT PLN Unit Induk Wilayah kini mempercepat rencana konversi pembangkit di Pulau Lombok dan Sumbawa tersebut.
Kepala Dinas ESDM NTB Samsudin mengatakan rencana itu telah disampaikan PLN saat bertemu dengan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal. Pemprov NTB pun mendukung penuh rencana pengalihan pembangkit berbahan bakar batu bara tersebut ke energi surya.
"Tadi PLN sudah melapor ke Pak Gubernur bahwa di NTB itu ada potensi listrik EBT dari tenaga surya dan angin dengan kapasitas 1,73 gigawatt (GW)," kata Samsudin di Kantor Gubernur NTB, Selasa (8/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Samsudin menjelaskan potensi energi baru terbarukan (EBT) tersebut masih bisa bertambah seiring berjalannya proyek pengalihan dari batu bara ke tenaga surya. Sejumlah lokasi yang telah masuk dalam pemetaan PLN antara lain PLTU Paokmotong, PLTU Ampenan, PLTU Baok Botok, PLTU Bima, dan PLTU Dompu.
Meski ada enam PLTU yang akan dikonversi, Samsudin menegaskan program tersebut hanya menyasar pembangkit listrik berkapasitas kecil. Pembangkit berskala besar seperti PLTU Jeranjang di Lombok Barat tidak masuk dalam skema konversi.
"Yang dirubah ini PLTU kecil, bukan PLTU besar seperti Jeranjang. Saat ini seluruh tahapannya masih dalam proses pengkajian teknis," jelasnya.
Samsudin mengatakan konversi tersebut dilakukan untuk memperkuat posisi NTB sebagai destinasi wisata hijau yang berkelanjutan. Penggunaan energi fosil dinilai berisiko merusak lingkungan dalam jangka panjang, sedangkan tenaga surya dinilai lebih ramah lingkungan.
Untuk merealisasikan proyek tersebut, Pemprov NTB mendorong PLN menggandeng investor melalui skema Independent Power Producer (IPP).
"Masalah ketersediaan lahan kini menjadi ganjalan utama, jadi PLN tidak bisa sendirian, harus ada kerja sama menggandeng investor," tutur Samsudin.
Untuk mengatasi persoalan lahan, Pemprov NTB bersama PLN dan pemerintah kabupaten setempat bakal turun langsung ke lapangan. Mereka akan memetakan lahan potensial di masing-masing lokasi PLTU yang masuk rencana konversi.
"Kami akan turun bersama para bupati untuk mengidentifikasi lahan yang dapat dimanfaatkan. Pemerintah menyiapkan skema pembebasan lahan yang adil agar proses investasi berjalan lancar tanpa merugikan masyarakat," pungkasnya.