.webp)
Sensus ekonomi di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), sempat diwarnai kekhawatiran oleh warga Mataram. Mereka khawatir karena takut hasil wawancaranya yang menjurus ke ranah pribadi, harta hingga aset.
"Takut lah, apalagi kemarin sempat lihat pedagang-pedagang di pasar lagi ditanya ini itu sama petugas sensus. Kan lagi heboh pertanyaan-pertanyaan soal emasnya berapa gram, aset berjalannya apa saja, pokoknya ada pertanyaan yang agak pribadi," kata Zahra, salah seorang warga Mataram, kepada detikBali, Rabu (1/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Senada, Sari, salah seorang warga lainnya juga khawatir dengan pertanyaan yang menjurus ke ranah pribadi, khususnya soal keuangan rumah tangga.
"Sampai sekarang sih saya belum disensus, tapi kalau semisal besok bakal dapat, kemungkinan saya bakal menolak. Kita kan berhak menolak, soalnya saya agak risih kalau pertanyaannya sudah masuk ranah pribadi. Apalagi banyak tersebar pertanyaan-pertanyaan sensus di sosmed, jadi ngeri," ujarnya.
Di sisi lain, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram, Muhammad Reza Nugraha menuturkan bahwa penolakan atau keengganan warga Mataram saat di sensus menjadi tantangan tersendiri bagi petugas. Namun ia menegaskan bahwa kasus tersebut jumlahnya tak banyak, dan diklaim sejauh ini bisa diatasi dengan komunikasi yang baik.
"Itu tantangan petugas kami di lapangan. Cuma ini kan memang support dari seluruh pihak ada. Jadi kita berharap masyarakat tidak terprovokasi dengan sebagian kecil itu, yang viral itu," kata Reza, diwawancarai, Rabu.
Reza menegaskan bahwa sensus ekonomi telah dilindungi oleh payung hukum yang kuat, yakni Undang-Undang Statistik dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
"Data itu sifatnya pribadi, tidak ada hubungannya dengan pajak (atau yang ditakutkan warga). Data yang kami publikasi tidak dalam bentuk data individu, tapi secara total," tegasnya.
Sebagai informasi, pelaksanaan pendataan lapangan dijadwalkan berlangsung selama 2,5 bulan. Yakni dimulai dari 15 Juni hingga 31 Agustus. Saat ini proses sensus baru berjalan 15 hari.
Pertanyaan Punya Tujuan Penting
Sementara itu, BPS Provinsi Bali menegaskan bahwa pertanyaan mengenai pendapatan, harta, hingga kondisi keuangan usaha yang diajukan petugas Sensus Ekonomi 2026 memiliki tujuan penting untuk penyusunan kebijakan pemerintah.
Kepala BPS Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan menjelaskan salah satu kendala Sensus Ekonomi 2026 yaitu masih terdapat sebagian masyarakat yang merasa curiga, sehingga enggan memberikan informasi kepada petugas sensus, terutama di wilayah perkotaan.
"Kenapa sih orang perlu menanyakan pendapatan? Perlu menanyakan pengeluaran usaha? Kalau itu tidak diketahui, kita enggak bisa tahu skala usahanya gitu kan ya. Itu menjadi penting. Dan itu dirahasiakan, dijamin kerahasiaannya," ujarnya, Rabu (1/7/2026).
Pendataan tersebut juga menjadi dasar dalam penyusunan berbagai regulasi dan program bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurut Agus, data UMKM perlu terus diperbarui karena sifatnya yang sangat dinamis.
"Karena data itu dinamis. Eh, apalagi UMKM, UMKM itu cepat banget tumbuh, cepat banget tutup, atau berganti. Semakin update data kan semakin bagus," ungkapnya.
Agus menambahkan, pendapatan dan pengeluaran menjadi salah satu indikator penting untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kondisi ekonomi seseorang tidak dapat dinilai hanya dari penampilan luar.
"Kita kan enggak bisa melihat, 'Wih, Bapak ini orang mampu,' hanya dari pakaiannya. Kalau kita enggak tahu penghasilannya. Ada orang yang penampilannya wah tapi sebenarnya dia tidak sejahtera," imbuhnya.
Waspada Petugas Sensus Ekonomi Palsu
Dia juga mengimbau masyarakat untuk mewaspadai oknum yang mengaku sebagai petugas Sensus Ekonomi 2026 guna menghindari penipuan.
Agus menjelaskan perbedaan utamanya yaitu petugas sensus resmi selalu dilengkapi dengan atribut BPS dan identitas yang dapat diverifikasi oleh masyarakat.
"Jadi kalau ada petugas sensus tuh dia pakai rompi sensus. Kemudian dia membawa surat tugas. Surat tugasnya tuh dilihat, discan. Nah, ada tanda pengenal juga, tanda pengenal itu barcode-nya di-scan, akan kelihatan," ujarnya.
Menurut Agus, hingga saat ini belum ditemukan kasus petugas sensus palsu di Bali. Namun, di sejumlah daerah lain ditemukan oknum yang ternyata adalah petugas sensus palsu, sehingga masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan.
Ia juga menyarankan masyarakat untuk memastikan keaslian identitas petugas dengan menanyakan tujuan dan maksud kedatangannya.
"Tujuannya sensus ekonomi apa, Pak? Balik tanya ke dia, bapak mau apa? Mau sensus? Sensus ekonomi? Sensus ekonomi itu untuk apa? Dia kan petugas akan memberikan penjelasan," katanya.
Agus menegaskan bahwa petugas sensus ekonomi hanya mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan kondisi perekonomian keluarga maupun usaha responden. Maka, ia mengingatkan masyarakat agar tetap berhati-hati terhadap kemungkinan adanya pihak yang memanfaatkan kegiatan sensus untuk tujuan tertentu.
"Jangan-jangan memang bener ada orang yang memanfaatkan itu, makanya masyarakat juga harus hati-hati, nggih," imbuhnya.
Sementara itu, progres pendataan sensus ekonomi di Bali saat ini baru mencapai sekitar 23 persen dari total daftar awal atau prelist yang dimiliki BPS, yang merupakan perkiraan jumlah rumah tangga dan usaha yang akan didata.
Agus menyebut capaian pendataan tertinggi saat ini berada di Kabupaten Buleleng, sedangkan yang terendah berada di Kota Denpasar.
(hsa/hsa)
