.webp)
Sensus Ekonomi 2026 di Klungkung sudah berjalan. Namun warga masih meragukan kerahasiaan data yang mereka berikan kepada petugas. Padahal, negara menjamin kerahasiaan data responden sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
Kepala BPS Klungkung Anak Agung Gede Dirga Kardita membenarkan kendala yang masih dihadapi petugas sensusnya di lapangan. Ia menjelaskan petugas sensus yang dikerahkan di Klungkung sebanyak 160 orang. Dari jumlah itu, 53 orang disebar khusus di Kecamatan Nusa Penida.
"Permasalahan masyarakat masih meragukan kerahasiaan datanya. Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, negara menjamin kerahasiaan data responden," kata Dirga Kardita saat dihubungi detikBali, Minggu (21/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain memastikan kerahasiaan data responden, Dirga menambahkan, sensus ekonomi justru bermanfaat bagi pelaku usaha. Data SE 2026 memetakan usaha sehingga pengusaha bisa melihat gambaran kekuatan, persaingan, dan jenis usaha apa saja yang perlu dikembangkan.
"Dengan SE 2026 ini sebenarnya menjadi pelita bagi pengusaha, karena akan mampu memberi informasi pemetaan usaha. Punya gambaran kekuatan dan persaingan seperti apa, dan usaha apa saja yang perlu dikembangkan," jelasnya.
Karena manfaatnya tidak hanya untuk pemerintah tapi juga pengusaha dan pedagang, ia meminta masyarakat menerima kedatangan petugas dan memberikan informasi apa adanya. Ia juga menegaskan kerahasiaan data dijamin undang-undang.
"Pendataan dilakukan menggunakan handphone dan tidak ada data tersimpan di perangkat petugas, kecuali di server negara," pungkasnya.
SE 2026 sendiri telah dimulai 15 Juni 2026 lalu dan akan berakhir pada 31 Agustus 2026 mendatang. Sampai hari ini, data yang masuk sudah 13 persen.
Untuk memperkuat komitmen petugas, BPS bersama Pemkab Klungkung menggelar apel penguatan di Alun-Alun Dewa Agung Jambe, Klungkung, Minggu (21/6/2026). Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gde Surya Putra yang memimpin apel mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum krusial dalam memastikan kesiapan dan integritas petugas lapangan dalam mendata aktivitas ekonomi masyarakat.
"Sensus Ekonomi bukan sekadar pendataan biasa. Ini adalah langkah strategis bangsa untuk membangun fondasi perencanaan ekonomi yang lebih kuat. Dari sini, kita akan mendapatkan gambaran nyata mengenai dunia usaha, karakteristik pelaku usaha, serta potensi dan tantangan ekonomi di daerah kita," tegas Surya dalam sambutannya.
Lebih lanjut ia menekankan data yang dikumpulkan petugas akan menjadi dasar pemerintah menyusun kebijakan pembangunan tepat sasaran.
Guna memastikan keberhasilan, Wabup menyampaikan pesan TIR (Terima, Isi, Rahasia). Dari ini ia mengajak masyarakat khususnya pelaku usaha menerima kedatangan petugas dengan baik.
"Petugas datang bukan mengganggu atau mencari kesalahan, tetapi menggali potensi bersama. Setelah data diisi, seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya," jelasnya.
(hsa/hsa)
