.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali telah menyurati Kementerian Perhubungan untuk meminta operasional bus Trans Metro Dewata (TMD). Permintaan Pemprov Bali itu kini hanya menunggu keputusan dari Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi.
"Kata Pak Dirjen, surat sudah disampaikan. Sekarang keputusan ada di Pak Menteri," kata Manajer Operasional PT Satria Trans Jaya, Ida Bagus Eka Budi, ditemui detikBali di sela audiensi dengan warga Bali di kantornya, Sabtu (11/1/2025).
Budi mengatakan Pemprov Bali masih berharap ada APBN untuk membiayai operasional bus TMD. Kalaupun Pemprov Bali yang akan membiayai tanpa ada kucuran dana dari APBN, pemerintah pusat akan ikut mengawasi operasional TMD.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
PT Surveyor Indonesia ditunjuk pemerintah untuk mengawasi operasional TMD sehari-hari di Bali. Karenanya, dia berharap Pemprov Bali sudah merancang anggaran atau setidaknya mencari sumber pembiayaan jika tidak ada kucuran dana dari APBN.
"Pemprov Bali, seperti kata Pak Koster (Gubernur Bali terpilih Wayan Koster), bisa membagi (pembiayaan operasional TMD) dan bekerja sama dengan kabupaten/kota," kata Budi.
Salah seorang pengguna layanan bus TMD, Agung Ngurah, mengaku setuju dengan rencana Pemprov Bali mengambil alih operasional TMD dengan pembiayaan berbagi dengan pemerintah kabupaten kota di rute yang dilewati. Dia juga berharap ada peningkatan pelayanan dari PT Trans Satria Jaya sebagai operator bus TMD.
"Begitu pula dari (operator) TMD juga berupaya untuk menyikapi dari pelayananya. Pelayanannya sudah bagus, hanya fasilitasnya dilengkapi atau dikembangkan," kata Agung.
Menurutnya, bus TMD kurang ramah untuk penumpang difabel, terutama tunanetra. Agung ingin bus TMD dilengkapi dengan fitur pengumuman titik henti melalui pengeras suara.
Pengguna layanan bus TMD lain, Alexander Erwij Hermanto, meminta Koster segera merealisasikan janjinya. Alex mengaku khawatir jika proses untuk memulai operasional bus TMD memakan waktu lama.
"Menunggu dia sah jadi gubernur, baru ngeluarin keputusan, belum lagi nanti sampai nanti dana keluar, mau tunggu berapa lama," kata Alex.
Menurutnya, banyak warga yang menggantungkan mobilitasnya dengan layanan bus TMD. Selama 11 hari TMD mati suri, banyak pengguna yang tidak dapat beraktivitas dan bekerja.
"Seperti saat pandemi COVID-19. Tidak ada pemasukan, tidak ada uang karena tidak bisa ke mana-mana," katanya.
Sebelumnya diberitakan, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Bali Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik alias Niluh Djelantik mengatakan pemerintah pusat telah memberi sinyal akan melanjutkan operasional TMD.
Niluh Djelantik mengatakan salinan surat dari Pemprov Bali telah diterima Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa dan diteruskan ke Kementerian Perhubungan.
(hsa/hsa)
