.webp)
Berhentinya operasional bus Trans Metro Dewata (TMD) per 1 Januari 2025 merugikan sejumlah kalangan. Dampaknya dirasakan oleh penumpang yang setiap harinya kerja, berwisata, bahkan sopir bus itu sendiri.
Kementerian Perhubungan menyerahkan pengelolaan bus kota itu kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. Namun, Pemprov Bali tidak mengalokasikan anggaran untuk operasional bus kota itu. Walhasil, bus berkelir merah dan hitam itu berhenti beroperasi.
Berikut fakta-fakta terkait berhentinya operasional bus TMD tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sopir Bus TMD Terancam Kehilangan Pekerjaan
Berhentinya operasional bus TMD membuat para sopir terancam kehilangan mata pencahariannya. Pasalnya, mereka sudah tidak bisa mengemudi bus 'Tayo' itu seperti hari biasanya.
Meski demikian, sejumlah sopir tetap menunggu keputusan pemerintah terkait nasib bus TMD. Mereka memilih setia bersama manajemen PT Satria Trans Metro dan tidak mencari pekerjaan lain.
Salah seorang sopir bus TMD, Ida Bagus Gede Putu Riyantana, memercayai jajaran manajemen bisa memberikan hasil terbaik bagi karyawan-karyawannya.
"Kami percaya sama pimpinan, direksi, manajemen bahwa mukjizat masih ada, harapan masih ada. Terbukti dengan arahan beliau untuk kami bertahan dahulu, di samping tetap pimpinan memperjuangkan semua supaya tetap berjalan," kata sopir yang disapa Gustu itu di Terminal Ubung, Denpasar, Kamis (2/1/2025).
Gustu mengatakan banyak orang yang menggantungkan hidupnya dari operasional bus TMD. Dia bersama rekan-rekan seprofesi sepakat untuk tidak bekerja di tempat lain.
Penumpang Disabilitas Merasa Sulit Bekerja
Warga penyandang disabilitas sedih dan kecewa bus Trans Metro Dewata berhenti beroperasi. Salah satunya adalah Vincensius (39). Dia kini kesulitan berangkat bekerja sejak bus TMD tidak mengaspal lagi per 1 Januari 2025.
Pria tunanetra yang bekerja sebagai tukang pijat keliling itu mengaku setiap hari menggunakan bus TMD dari Terminal Ubung menuju ke rumah-rumah pelanggannya.
"Hari ini kami kecewa karena busnya diberhentikan. Pekerjaan kami sangat sulit jadinya," kata Vincen, sapaannya, saat ditemui di Terminal Ubung, Denpasar, Kamis.
Selama menjadi pelanggan bus TMD, Vincen merasa sangat nyaman. Sebab, fasilitas dan pelayanan bus berkelir merah itu cukup ramah disabilitas.
"Kami harap ke depannya bus ini bisa aktivitas kembali biar pekerjaan kami lancar kembali," sambung pria asal Tabanan itu.
DPRD Minta Dishub Cari Solusi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mencari solusi agar masyarakat tetap terlayani transportasi publik imbas berhentinya operasional bus Trans Metro Dewata (TMD). Operasional bus merah hitam itu ditutup pada 1 Januari 2025.
"Harus segera dicarikan solusi ini karena 2025 awal ini masyarakat yang sudah telanjur menggunakan transportasi publik ini harus dilayani juga (untuk) solusi jangka pendek, ada solusi jangka panjang," ujar Ketua Komisi III DPRD Bali, I Nyoman Suyasa, saat dihubungi detikBali, Kamis.
Suyasa menyarankan agar Dinas Perhubungan (Dishub) Bali memanfaatkan bus Trans Sarbagita untuk memenuhi rute yang ditinggal bus TMD. Ia juga mendorong agar Dishub Bali segera berkoordinasi ke pemerintah pusat untuk membahas keberlanjutan bus TMD sebagai bentuk komitmen pemerintah melayani masyarakat melalui transportasi publik.
Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu ragu Pemprov Bali bisa mengambil alih bus tersebut. Sebab, perkiraan biaya tiap tahun dan per koridornya bisa mencapai Rp 75-80 miliar.
Suyasa meminta Pemprov Bali berpikir ulang untuk mencari dana jika ingin menghidupkan transportasi publik itu. Sebab, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bali 2025 sudah diketok palu. Walhasil, tidak ada alokasi dana untuk menyubsidi operasional bus tersebut.
"Kami belum membahas di komisi, cuma mungkin besok saya rapatkan dengan teman-teman komisi soal ini dan secepatnya segera mengadakan rapat dengan Dishub (Bali)," jelas Suyasa.
MTI Saran Pemda Sarbagita Patungan dengan Pemprov
Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Bali menyarankan pemerintah daerah (pemda) yang di wilayah Sarbagita, yakni Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan turut membantu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali untuk menyubsidi bus Trans Metro Dewata.
"Harapan kami bahwa kelima pemda ini duduk bareng, berkontribusi untuk memberi layanan ini," ujar Ketua MTI Bali, I Made Rai Ridartha, saat ditemui di Terminal Ubung, Denpasar, Kamis.
Rai memerinci jika anggaran tahunan TMD sebesar Rp 80 miliar, maka tanggung jawab bisa dibagi rata ke lima pemda. Jadi, setiap pemda mengeluarkan Rp 16 miliar. Menurutnya, Pemprov Bali terlalu lama mengambil keputusan.
Rai menegaskan Pemkab Badung sebagai pemda terkaya seharusnya bisa memberikan subsidi terbesar karena wilayahnya dilewati hampir seluruh koridor.
"Kami tahu fiskal Badung itu kuat, silakan dilayani wilayah Badungnya. Sehingga beban dari kebupaten/kota yang lain yang pendapatannya tidak sebesar Badung, bisa lebih ringan," jelas Ridartha.
Dia khawatir jika terlalu lama tidak beroperasi, masyarakat akan cepat beralih ke kendaraan pribadi lagi. Padahal, selama beroperasi empat tahun lebih, sudah banyak yang menggunakan bus TMD sebagai rutinitas sehari-hari.
"Yang punya motor naik motor lagi, yang punya mobil naik mobil lagi. Yang tidak punya kendaraan bisa jadi dia akan beli kendaraan," tutur Rai.
Jika kebiasaan itu kembali lagi, Rai melanjutkan, operasional angkutan massal serupa akan kembali lagi dari awal kesulitan mencari penumpang.
"Betapa susahnya kita mengumpulkan orang yang mau naik angkutan umum. Sekarang tiba-tiba angkutan umumnya tidak ada, saya merasakan bagaimana mereka kecewa," tandasnya.
Operator Pede Bus TMD Kembali Beroperasi
Direktur PT Satria Trans Metro, I Ketut Edi Dharmaputra, optimistis bus Trans Metro Dewata kembali mengaspal seusai tidak beroperasi per 1 Januari 2025. Ia masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat dan daerah terkait keberlanjutan operasional transportasi publik itu.
Edi mengungkapkan proyek bus TMD merupakan program percontohan yang diinisiasi pemerintah pusat untuk dikembangkan oleh pemerintah daerah. Ia menilai peluang bus TMD kembali beroperasi cukup besar karena mendapat dukungan dari Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya dan Gubernur Bali terpilih Wayan Koster.
"Pak Pj Gubernur juga welcome. Makanya beliau bersurat kepada kementerian. Begitu pula gubernur terpilih Pak Koster, juga kelihatannya dalam statement-nya mendukung Trans Metro Dewata ini dipertahankan," ujar Edi saat ditemui di Terminal Ubung, Denpasar, Kamis.
(nor/gsp)
