.webp)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta daerah yang memilih indeks perkembangan harga (IPH) tinggi menggencarkan pasar murah. Hal itu diungkapkan dalam rapat koordinasi (rakor) Pengendalian Inflasi secara hybrid, Senin (25/11/2024).
"Kabupaten/kota mengalami kenaikan IPH segera melakukan tindakan secara swadaya," ujar Tito dalam rakor, Senin (25/11/2024).
Salah satu daerah dengan IPH tinggi adalah Nusa Tenggara Barat (NTB). NTB memiliki IPH tertinggi secara nasional pada pekan ketiga November 2024. Bahkan Kabupaten Lombok Tengah masih menjadi kabupaten dengan IPH tertinggi kedua di tingkat nasional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menjelang Natal dan tahun baru (Nataru), Tito pun meminta pemerintah daerah menggencarkan pasar murah lokal melalui APBD. Untuk daerah-daerah yang sangat kesulitan, akan diintervensi pemerintah pusat, Bapanas, Bulog, Kemendag, hingga Kementan.
"Beri subsidi transportasi dari BTT (belanja tidak terduga) dan upaya lainnya," jelasnya.
Pemerintah daerah diminta berkoordinasi dengan distributor-distributor pangan. Selain itu, juga mendorong pengusaha untuk mengambil komoditas bawang merah dari daerah yang surplus.
Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Lalu Gita Ariadi mengatakan pada pekan ketiga November 2024, IPH NTB masih tertinggi meski angkanya tidak terlalu tinggi, yakni 1,92 persen. Komoditas bawang merah, bawang putih, daging ayam ras, dan minyak goreng menjadi penyumbang kenaikan IPH.
Kemudian, Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Utara menjadi daerah NTB yang masuk dalam 10 besar dengan IPH tertinggi di luar Pulau Jawa dan Sumatera. Kabupaten Lombok Tengah di urutan kedua dan Lombok Utara di urutan kesembilan.
"Khusus komoditas beras, meskipun stabil tapi masih di atas harga eceren tertinggi (HET). Untuk daerah yang harga komoditas masih tinggi, Mendagri meminta untuk segera berkoordinasi dengan distributor," ujarnya di Mataram, Senin.
Di sisi lain, Pejabat Pelaksana Kegiatan Kewaspadaan Pangan Bapanas RI Nita Yulianis mengatakan untuk menjaga inflasi menjelang Nataru dilaksanakan rakor lintas kementerian lembaga, dengan pemprov, pemkab, dan pemkot. Terlebih setelah Nataru, akan ada liburan anak sekolah dan pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).
"Perlu antisipasi peningkatan kebutuhan pangan yang merayakan Nataru, daerah tujuan liburan atau wisata, serta efek psikologis pasar dampak serapan bahan pangan bersamaan menjelang pelaksanaan MBG yang berpotensi membuat kenaikan harga di konsumen," jelasnya.
Upaya lainnya untuk mengendalikan inflasi yakni melalui optimalisasi penyaluran beras SPHP. Kemudian penyaluran beras Bantuan Pangan (Bapang), Gerakan Pangan Murah (GPM), dan lainnya.
(nor/iws)
