.webp)
Pendapatan negara bocor hingga Rp 300 triliun. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, dalam diskusi bersama Kamar Dagang Indonesia (Kadin).
Menurut adik presiden terpilih Prabowo Subianto itu, penyebab kebocoran pendapatan negara itu adalah ratusan pengusaha nakal yang tidak membayar pajak. Jumlahnya mencapai 300 pengusaha.
Hashim mengungkapkan Prabowo sudah mengantongi nama-nama pengusaha yang dimaksud. Hal ini berdasarkan informasi dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan dikonfirmasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini data yang Pak Prabowo dapat dari Luhut dan Ateh dan dikonfirmasi dari LHK ada jutaan hektare kawasan hutan diokupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar," terang Hashim, Sabtu (12/10/2024), dikutip dari detikFinance.
"Dan kami dapat data bisa sampai Rp 300 triliun yang belum bayar ini. Ini data yang dihimpun dari pemerintah. So, saat ini Pak Prabowo, kami sudah dapat daftar 300 lebih, saya tidak lihat kawan-kawan Kadin di dalam daftar itu, tapi akan saya cek lagi," tambah Hashim.
Hashim mengatakan para pengusaha sawit nakal ini mendirikan perkebunan sawit ilegal. Walhasil, pajak dari aktivitas perkebunan itu tidak masuk ke kantong negara.
"Ada jutaan hektare kawasan hutan di okupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal. Ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar (pajak)," ujarnya.
Kebocoran anggaran menjadi salah satu topik yang kerap Prabowo Subianto bahas selama masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 silam. Bahkan pada kala itu, Prabowo sempat dipanggil dengan sebutan Prabocor karena sering membahas masalah kebocoran anggaran.
Salah satu strategi yang telah disiapkan Prabowo untuk menangani kondisi ini ialah membentuk Kementerian Penerimaan Negara. Adapun sebelumnya, Prabowo dikabarkan akan membentuk Badan Penerimaan Negara dan bukan kementerian.
"Ada Asta Cita ke-8 itu Badan Penerimaan Negara. Itu jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada," ujarnya.
(hsa/hsa)
