.webp)
Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus merespons rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menjadikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai pangkalan atau subpangkalan untuk penyaluran LPG tiga kilogram (kg) alias gas melon. Area Manager Commrel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi memastikan tak ada kuota tambahan, meski jumlah pangkalan bertambah.
"Jadi kalau memang ini disepakati sebenarnya memang hanya penambahan nomor pangkalan, bukan penambahan kuota," ujar Ahad saat berkunjung ke kantor detikBali, Jumat (8/3/2024).
Ahad menilai BUMDes bisa lebih selektif dalam menyalurkan LPG tiga kilogram sehingga tepat sasaran. "Seharusnya BUMDes paham betul siapa saja warga yang berhak (mendapat LPG tiga kilogram)," imbuh Ahad.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebenarnya, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bali mengajukan penambahan kuota untuk 2024. Namun, Ahad melanjutkan, tidak sepenuhnya disetujui.
Menurutnya, kuota saat ini sudah mencukupi kebutuhan masyarakat yang berhak mendapatkan LPG bersubsidi. Semisal rumah tangga sasaran, pengusaha mikro, nelayan, dan petani.
"Misalkan kebutuhan rumah tangga dua sampai empat tabung per bulan, kalau usaha mikro tinggal dikalikan dua," terang Ahad.
Diberitakan sebelumnya, Pemprov Bali melakukan rapat koordinasi dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, PT Pertamina Patra Niaga dan Pemkab/Pemkota se-Bali di rumah jabatan Gubernur Bali Jaya Sabha, Denpasar, Kamis (7/3/2024). Diputuskan, Bumdes yang ada di setiap desa akan dijadikan pangkalan LPG tiga kilogram.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali Ida Bagus Setiawan mengungkapkan usulan terkait pangkalan gas melon itu sudah disampaikan Pemprov Bali kepada Menteri ESDM dan Direktur Utama Pertamina.
"Supaya penggunaannya bisa tepat sasaran," kata Setiawan melalui keterangan resminya, Kamis.
Menurutnya, selama ini kondisi di lapangan menunjukkan LPG 3 kg kerapkali digunakan tidak sesuai peruntukan.
"Di samping juga mengusulkan agar LPG 3 kg menjadi harga pasar tetapi subsidi diberikan langsung kepada KK atau rumah tangga sasaran sehingga memperkecil peluang terjadinya disparitas harga hingga tindakan pengoplosan," jelas Setiawan.
Dirjen Minyak dan Gas Bumi, Tutuka Ariadji, menyetujui usulan BUMDes dijadikan pangkalan gas melon.
"Tentunya dengan pemenuhan syarat-syarat teknis dan diarahkan untuk koordinasi langsung dengan PT Pertamina Patra Niaga," ujar Tutuka.
Dia membeberkan secara nasional kuota penyaluran gas melon pada 2024 lebih rendah dibandingkan 2023, yakni sebesar 8,03 metrik ton (MT). Pada 2023, realisasinya mencapai 8,05 MT.
(hsa/gsp)
