.webp)
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyerahkan tanggung jawab pendanaan proyek LRT kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. Budi menyampaikan hal itu melalui keterangan resminya setelah melakukan kunjungan ke Sentra Parkir Kuta.
Penyerahan tanggung jawab pendanaan itu tercapai melalui pembagian pemegang saham proyek LRT. Rasionya, Pemprov Bali menguasai 51 persen saham dan Pemerintah Pusat 49 persen. Jadi, Pemprov Bali dan Pemerintah Kabupaten Badung yang akan bertanggung jawab atas capital expenditure (capex).
"Jadi baik capital expenditure (capex) maupun operational expenditure (opex), Pak Gubernur Bali dan Pak Bupati Badung sudah bersedia menjadi penyangga mendanai capex," kata Budi dalam keterangan resminya, Minggu (17/12/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Budi menjelaskan dalam mencari pendanaan proyek LRT di Bali, Pemprov Bali dan Pemkab Badung dapat menempuh beberapa cara. Salah satunya, dengan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Sehingga, Budi berharap pelaksanaan proyek LRT di Bali dapat segera dimulai. Dia mencontohkan Korea Selatan sebagai pihak yang telah menyatakan kesiapannya untuk membangun proyek LRT di Bali.
"Pulau Bali ini merupakan showcase pariwisata internasional dan memang terjadi kemacetan yang kronis yang bisa menjadi bumerang jika ini tidak kita tangani," kata Budi.
Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra tidak banyak berkomentar soal teknis pelaksanaan atau eksekusi proyek LRT tersebut. Mahendra hanya menyatakan bahwa Pemprov Bali akan memprioritaskan pembangunan Fase 1 LRT.
Pembangunan LRT fase 1 akan melintasi rute dari Bandara I Gusti Ngurah Rai ke Seminyak melalui Central Park.
"Bali sangat membutuhkan adanya transportasi massal modern," kata Mahendra
Mahendra mengakui jalanan di wilayah Kuta sering terjadi kemacetan. Menurutnya, kemacetan parah terjadi pada jam-jam tertentu, terutama di Jalan Raya Kuta.
Parahnya lagi, kemacetan tersebut tidak hanya terjadi di jalanan Kuta. Kepadatan lalu lintas kendaraan sering terjadi hingga ke jalanan di wilayah Canggu.
"Pada jam-jam tertentu terjadi kemacetan luar biasa di Bali, terutama dari Bandara I Gusti Ngurah Rai ke wilayah Kuta sampai Canggu. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Presiden dan Bapak Menteri untuk kemajuan pariwisata di Bali," ujarnya.
Melansir detikFinance, PT MRT Jakarta (Perseroda) disebut akan terlibat di dalam proyek kereta api bawah tanah ini. Direktur Utama PT MRT Jakarta Tuhiyat membenarkan kabar itu.
Tuhiyat mengatakan bahwa pihaknya akan terlibat dalam proyek ini. Langkah ini sebagai bentuk tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) yang telah terjalin antara Gubernur DKI Jakarta dengan Bali.
MoU ini terjalin dengan landasan Pemprov DKI Jakarta yang sudah memiliki sejumlah pengalaman dalam mengembangkan LRT maupun MRT. Namun demikian, ia belum dapat merinci perannya dalam proyek ini. Hal ini masih dalam proses pembahasan.
(dpw/gsp)
