.webp)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung mengeluarkan surat edaran tentang penyesuaian sistem kerja melalui Work From Home (WFH). Surat yang ditandatangani Bupati Klungkung I Made Satria tersebut diterbitkan Rabu (14/10/2026) dengan Nomor : B.100.3.4.2/1524/X/BKPSDM/2026.
Surat ini ditujukan pada seluruh instansi dan satuan pendidikan, merujuk dari surat edaran Gubernur Bali tentang penyesuaian WFH akibat kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang melanda wilayah Provinsi Bali.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Benar. Sesuai surat edaran Gubernur Bali, Bupati Klungkung juga telah mengeluarkan surat edaran. Mulai besok sampai 17 Oktober, kita terapkan WFH untuk seluruh ASN, kecuali di OPD nonpelayanan," kata Kepala BKPSDM Klungkung Ida Bagus Wirawan Adi Putra pada detikBali, Rabu (14/10/2026).
Kendati demikian, dalam isi surat ditegaskan, pelaksanaan tugas kedinasan secara WFH, agar tetap memastikan kelancaran penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pencapaian target kinerja, dan pelayanan publik.
"Diharapkan untuk menyesuaikan saja di masing-masing OPD," terang Wirawan.
Surat edaran ini menyusul kelangkaan BBM di Bali yang juga berdampak ke Kabupaten Klungkung. Pantauan detikBali, sampai pukul 17.00 Wita, tiga SPBU utama di Klungkung masih dipenuhi oleh antrean warga.
Antrean kian mengular di tempat pengisian utama di Bumi Serombotan. Mulai dari SPBU Besang di Jalan Ngurah Rai, Semarapura Tengah, Kecamatan Klungkung, kemudian SPBU Siku di Jalan Rama, Semarapura Kangin, dan terakhir di SPBU Batu Tabih di Jalan Raya Batu Tabih, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan. Kondisi yang sama juga tampak di sejumlah SPBU besar di Bypass IB Mantra seperti di Negari, dan Kusamba.
Sekolah di Jembrana Terapkan Pembelajaran Daring
Kelangkaan BBM di Kabupaten Jembrana mulai berdampak pada sektor pendidikan. Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Jembrana memutuskan untuk mengalihkan seluruh aktivitas pembelajaran di satuan pendidikan ke sistem dalam jaringan (daring).
Langkah tersebut diambil sebagai upaya mengantisipasi kendala mobilitas guru, tenaga kependidikan, serta para peserta didik akibat sulitnya memperoleh pasokan BBM dalam beberapa hari terakhir. Pembelajaran daring dilakukan mulai Kamis (15/10/2026) hingga Jumat (16/10/2026).
Kepala Disdikpora Jembrana, I Gusti Putu Anom Saputra, membenarkan pemberlakuan pembelajaran daring tersebut. Menurutnya, kebijakan itu menindaklanjuti surat dari gubernur yang meminta sekolah melaksanakan pembelajaran secara daring.
"Bukan libur sekolah, tetapi belajar secara daring. Proses belajar-mengajar maupun tugas mengajar tetap berjalan sebagaimana mestinya," ungkap Anom saat dikonfirmasi detikBali, Rabu (14/10/2026).
Anom menjelaskan, kebijakan ini murni bertujuan untuk menjaga keberlangsungan proses pendidikan agar tidak terhenti akibat krisis BBM yang mengganggu transportasi masyarakat. Pihaknya juga masih mempersiapkan teknis pelaksanaannya dan telah memberi tahu para guru bahwa proses pembelajaran diatur secara daring, bukan libur.
"Kita juga masih mempersiapkan. Jadi guru-gurunya kita kasih tahu bukan libur tapi proses pembelajarannya diatur secara daring," kata Anom.
Menurutnya, kebijakan itu berlaku untuk semua jenjang, termasuk PAUD yang berada di bawah kewenangan kabupaten. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan SMA-SMK yang baru menerima surat tersebut dan dipastikan ikut melaksanakan pembelajaran daring. Surat itu berasal dari gubernur dan ditandatangani Sekretaris Daerah Provinsi.
"Masing-masing satuan pendidikan diberi kewenangan mengatur teknis pembelajaran daringnya," imbuhnya.
Pihak Disdikpora Jembrana bakal terus memantau perkembangan situasi pasokan BBM di lapangan. Koordinasi berkala akan dilakukan untuk menentukan langkah selanjutnya sebelum pekan depan dimulai.
Siswa SD-SMP di Gianyar Terapkan Belajar Daring
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gianyar menerapkan kegiatan belajar mengajar secara daring selama tiga hari. Kebijakan itu diterapkan imbas membludaknya antrean BBM di sejumlah SPBU di Gianyar.
"Didasari surat edaran dari Gubernur Bali Wayan Koster yang diperkuat surat edaran Bupati Gianyar I Made agus Mahayastra," kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Gianyar Wayan Mawa kepada detikBali, Rabu (14/10/2026).
Mawa mengatakan, kegiatan belajar daring dilakukan semua satuan pendidikan mulai tanggal 15 Oktober 2026 hingga 17 Oktober 2026. Kebijakan itu berlaku untuk satuan pendidikan jenjang SD hingga SMP negeri dan swasta.
Tak hanya siswa. Kebijakan bekerja dari rumah juga berlaku untuk para guru dan kepala sekolah. Semua guru mengajar siswanya dengan cara daring.
"Proses belajar mengajar (PBM) menggunakan pola daring untuk semua satuan pendidikan negeri dan swasta," kata Mawa.
Mawa menyebut kebijakan sekolah secara daring itu tidak jauh berbeda dan tidak akan mengganggu kegiatan belajar mengajar tatap muka biasa. Tidak ada ujian apapun yang akan dilaksanakan saat penerapan belajar mengajar daring.
"Masih proses pembelajaran karena masih tengah semester," katanya.
Adapun antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU akibat kelangkaan BBM membuat Pemprov Bali menerapkan WFH dan pembelajaran daring selama tiga hari.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Pemerintah Provinsi Bali Nomor B.39.000.8/48412/TLK/B.ORG tertanggal 14 Oktober 2026. Aturan ini berlaku bagi instansi vertikal, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, BUMD, serta satuan pendidikan negeri dan swasta.
(nor/nor)
