.webp)
Sebanyak 175 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gianyar dilantik pada Kamis (27/8/2026). Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar bekerja sesuai aturan dan tidak mencari penghasilan tambahan di luar gaji dan tambahan penghasilan pegawai (TPP).
"Jangan pernah menerima perintah yang melanggar hukum, karena siapapun tidak mau bertanggung jawab. Lakukanlah pekerjaan sesuai tugas dan aturan yang ada. Jangan melanggar," kata Mahayastra dalam keterangannya, Kamis.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mahayastra menyebut ratusan pejabat itu adalah pegawai administrator dan pengawas di lingkungan Pemkab Gianyar. Di antaranya, ada Kadek Wira Kesuma Negara yang dilantik sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama pada Setda Gianyar.
Kemudian, ada I Kadek Arnata yang dilantik sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Gianyar, I Made Darma Darsitha sebagai Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Lalu, ada I Wayan Prayana, dilantik sebagai Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, I Wayan Sumerta sebagai Kepala Bagian Umum, Made Sukania Dwiyani Prajnya Paramita Kepala Bagian Organisasi.
"Semoga ini menjadi pilihan terbaik. Jangan pernah berpikir ada sumber lain selain gaji dan TPP," kata Mahayastra.
Mahayastra mengatakan 175 pejabat baru itu dilantik melalui proses mutasi dan penempatan pejabat dilakukan dengan pertimbangan profesional. Karenanya, mereka harus mampu memperkuat kinerja birokrasi, bekerja secara profesional, menjaga integritas dan menjadi bagian penting dalam melanjutkan pembangunan Kabupaten Gianyar.
"Setiap perangkat daerah harus memiliki mekanisme kerja dan kertas kerja yang jelas. Mulai dari apa yang sudah dikerjakan, bagian mana yang mengalami keterlambatan, hingga siapa yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjutinya," katanya.
Selain itu, para pejabat baru wajib mengedepankan budaya kerja yang berorientasi pada penyelesaian pekerjaan. Arahan pimpinan harus diterjemahkan dalam pelaksanaan program yang mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan dan APBD.
Koordinasi juga menjadi hal penting. Apabila terdapat kebijakan yang belum jelas atau membutuhkan penafsiran, pejabat diminta menyelesaikannya melalui koordinasi secara berjenjang.
"Kalau saudara jadi kasi, koordinasi dengan kabid. Kalau jadi kabid, dengan kepala dinas. Kalau kepala dinas juga belum mengerti, koordinasikan dengan asisten, dan terakhir sampai di meja saya," katanya.
